Peluang Merdeka Belajar: Kembali pada Budaya Lokal sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan sejatinya bukan wacana baru di tubuh pemerintahan Indonesia. Wacana pemerataan ini sudah bertahun-tahun ada dan terus bergulir. Pemerataan pendidikan sebagai wacana agar seluruh masyarakat Indonesia merasakan hal yang sama dalam hal pendidikan. Landasan pemerataan pendidikan mengacu pada Pembukaan UUD 1945 bahwa "mencerdaskan kehidupan bangsa" secara merata sudah hak bagi seluruh warga Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau dan daerah yang mana, masih ada daerah pedalaman yang tertinggal. Sehingga tidak heran jika masih ada beberapa daerah yang minim fasilitas, akses, dan tenaga pengajar. Di samping itu, faktor lain seperti angka putus sekolah, faktor ekonomi, psikologi, lingkungan dan sosial menjadi penyebab dari hambatan proses meratakan pendidikan. 

Proses pemerataan pendidikan di Indonesia memang mengalami jalan yang berlaku. Bahkan jika mengacu pada realitas di lapangan, pemerataan pendidikan saat ini belum maksimal dan terpenuhi secara merata. Tetapi bukan berarti pemerataan pendidikan itu adalah hal yang mustahil untuk dilakukan. Justru sebaliknya, wujud keseriusan dari pemerintah atas pendidikan termaktub dalam serangkaian program merdeka belajar.  

Namun, pemerataan pendidikan nampaknya tidak hanya jadi wacana semata. Keberadaan konsep merdeka belajar, saling beriringan dengan pemeratan pendidikan. Meratanya pendidikan di Indonesia akan memuluskan jalan aplikatif untuk merdeka belajar.

Merdeka belajar  merupakan konsep yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Banyak program yang menjadi representasi membebaskan bagi peserta didik. Konsep merdeka belajar ini jika aplikasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, diharapkan membentuk peserta didik yang berkarakter karena sudah terbiasa dalam belajar dan mengembangkan pengetahuannya berdasarkan apa yang ada di lingkungannya. 

Secara ringkas ada empat program utama dalam merdeka belajar diantaranya: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar untuk mengambil tiga semester di luar program studinya. 

Tujuan dari merdeka belajar secara konkrit sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan, kebijakan ini dapat dijadikan rujukan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik atau student centered learning. Sehingga peserta didik akan memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, kepribadian, dan kebutuhan masing-masing.

Merdeka belajar ini relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwa Pendidikan nasional memiliki fungsi untuk pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Merdeka belajar juga dicetuskan untuk mendorong pembentukan kepribadian kepedulian pada lingkungan sosial masyarakat. Ketika peserta didik belajar langsung di lapangan akan mendorong menjadi terampil, percaya diri dan gampang beradaptasi terhadap lingkungan masyarakat. Sikap tersebut penting dikembangkan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan, terampil dan peduli pada masyarakat. 

Merdeka belajar secara aplikatif akan terlaksana jika terjadi pemerataan pendidikan di Indonesia. Konsep merdeka belajar harus dirasakan semua jenjang, di semua daerah, dengan seperangkat hal yang turut di dalamnya. Upaya pemeratan pendidikan dapat diwujudkan salah satunya dengan mengusung pendidikan yang berbasis budaya. Pendidikan yang berbasis budaya mengoptimalisasi peran merdeka belajar untuk sampai sekalipun ke pelosok seluruh penjuru Indonesia, menjamah semua golongan, ras, dan warga negara Indonesia secara umum.