Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia diperingati setiap tahun pada tanggal 9 Desember. Acara ini memberikan kesempatan bagi masyarakat global untuk bersatu dalam memerangi salah satu penyakit sosial terbesar yang menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di seluruh dunia: korupsi.
Seperti perayaan pada umumnya, setiap memperingati hari penting selalu mempunyai tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Begitupun peringatan hari antikorupsi (Hakordia) kali ini di tahun 2023.
Hakordia 2023 diselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada 12 dan 13 Desember 2023 dan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Dirangkum dari laman KPK, tahun ini Hakordia mengusung tema "Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju". Dengan mengusung tema tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin mengikutsertakan peran masyarakat untuk berpartisipasi.
Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 diikuti Kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain. Setiap tenant memberikan sosialisasi dan edukasi melalui games, kuis, chalenge tentang dampak negatif yang dihasilkan oleh korupsi dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pengurasan sumber daya ekonomi hingga penghambatan akses masyarakat terhadap layanan publik yang layak.
Melalui acara yang terbuka untuk umum ini pengunjung juga diajak mengenali, melaporkan, dan mencegah tindakan korupsi. Apalagi menjelang Pemilu 2024 masyarakat diharapkan sadar dan menolak bentuk-bentuk politik uang.
Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas budaya korupsi. Salah satunya membentuk  strategi pencegahan korupsi STRANAS PK.
Melalui acara Hakordia 2023 masyarakat diajak mengenal lebih dekat tentang STRANAS PK yang dibentuk oleh Timnas PK (Tim Nasional Pencegahan Korupsi). Lima institusi yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi yaitu KPK, Kemendagri, Kemen PANRB, Bappenas, Setkab.
STRANAS PK berfokus pada tiga hal yaitu perbaikan tata kelola pemerintah, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara termasuk penyelamatan keuangan negara dan mengeluarkan instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan.
