Vital Tapi Tidak Viral: Inklusi Keuangan dan Stabilitas Keuangan di Indonesia

Untuk mendukung inklusi keuangan, pemerintah meluncurkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang mencakup edukasi keuangan dan perluasan hak properti. Inisiatifnya, seperti agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dan QRIS, membantu masyarakat di daerah terpencil bertransaksi tanpa perlu ke bank. Di tingkat global, India berhasil dengan program Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), yang membuka jutaan rekening bagi masyarakat miskin dalam waktu singkat. Indonesia bisa belajar dari contoh ini dengan memperkuat infrastruktur teknologi keuangan di seluruh wilayahnya.

Rekomendasi Kebijakan untuk Stabilitas Sistem Keuangan

Untuk mencapai stabilitas sistem keuangan melalui inklusi keuangan, kebijakan yang mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital sangatlah penting. Bank Indonesia (2024) merekomendasikan peningkatan edukasi keuangan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan masyarakat berpenghasilan rendah, agar mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan secara efektif. Selain itu, perluasan infrastruktur digital, khususnya di daerah terpencil, juga merupakan langkah penting untuk membuka akses yang lebih luas terhadap sistem keuangan formal.

Dengan mengintegrasikan teknologi keuangan seperti QRIS dan LKD, Indonesia dapat mempercepat proses inklusi keuangan yang inklusif. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil dan tangguh terhadap guncangan ekonomi global. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Daftar Pustaka

1. Bank Indonesia. (2024). Inklusi dan Stabilitas Sistem Keuangan. Diakses dari https://www.bi.go.id
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Diakses dari https://fiskal.kemenkeu.go.id