Memulihkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai Upaya Mengembalikan Kehidupan Sosial-Ekonomi pada Masa Pandemi COVID-19

Oleh Diah Puji Astuti

Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

PENDAHULUAN

     COVID-19 telah melanda Indonesia sejak tahun 2020. Kasus pertama terungkap pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Hingga saat ini, terdapat empat varian COVID-19, yaitu Alpha, Beta, Delta, dan Omicron. Masing-masing varian tersebut memberikan gejala yang berbeda-beda. Adanya Pandemi COVID-19 ini telah memberikan berbagai dampak dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek kesehatan hingga pada aspek sosial. Pemerintah dan masyarakat sama-sama bahu membahu dalam upaya memulihkan keadaan akibat adanya pandemi ini. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan, mulai dari pemberlakuan PSBB, memberikan bantuan sosial, hingga memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat. Dan peranan masyarakat yang dapat dilihat, yaitu masyarakat menaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan ada beberapa golongan masyarakat yang ikut terjun langsung untuk membantu orang lain yang sangat terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Sebagai contoh golongan masyarakat yang memiliki dana lebih atau golongan masyarakat yang berhasil mengumpulkan donasi, mereka melariskan dagangan milik UMKM, yang kemudian dagangan yang telah dibeli mereka bagikan pada orang yang membutuhkan.

     Dalam aspek ekonomi, UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak akibat adanya Pandemi COVID-19. Kebanyakan dari mereka kehabisan modal dan kesulitan dalam mencari modal.

PEMBAHASAN

Melemahnya sektor UMKM di Indonesia pada masa Pandemi COVID-19

     Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi salah satu sektor yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Banyak masalah dan tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM. Permasalahan yang mereka hadapi misalnya seperti tidak sedikit dari mereka yang kehabisan modal sebagai akibat dari mempertahankan usahanya.

     Berdasarkan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang dilakukan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% menerima dampak negatif dari pandemi ini dan hanya 5,9% yang mengalami dampak positif. Pandemi ini bahkan menyebabkan 63,9% dari UMKM yang terdampak mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Dan hanya 3,8% UMKM yang mengalami peningkatan omzet. Para pelaku UMKM juga melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya. Berdasarkan survei KIC, mereka menempuh beberapa langkah efisiensi seperti, menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan, saluran penjualan/pemasaran, serta ada juga yang menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan (Katadata.co.id, 2020).

     Melemahnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan masalah yang cukup krusial, bagaimana tidak, Sektor UMKM memiliki banyak peranan atau kontribusi positif pada negara melalui penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi pada pendapatan negara. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta usaha dengan dominasi usaha Mikro dan Kecil sebanyak 64,13 juta usaha atau 99,92% dari total usaha. Dengan jumlah besar usaha tersebut, UMKM menjadi penyumbang produk domestik bruto (PDB) bagi negara sebesar Rp 8,5 triliun serta menjadi sektor andalan dalam kemampuannya menyerap tenaga kerja. Sektor UMKM menyerap tenaga kerja sebanyak 116 juta orang atau 97,02% dari total pekerja di Indonesia (Kemenkeu.go.id, 2021).

Dampak yang terjadi pada masyarakat di Indonesia

     Dampak yang dihasilkan dari melemahnya UMKM di masa pandemi, yaitu tentu saja angka pengangguran di Indonesia bertambah. Apabila angka pengangguran bertambah, dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan pada peningkatan angka kemiskinan dan nantinya akan terjadi masalah sosial yang lain di dalam masyarakat, misalnya seperti tindakan kriminalitas yang semakin banyak.

     Dampak lain yang dihasilkan adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh masyarakat yang sudah tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang didapatkan tidak seperti sedia kala. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa adanya Pandemi COVID-19 memunculkan potensi kerja baru, misalnya seperti penjual masker medis/kain yang semakin banyak, penjual hand sanitizer, dan penjual makanan beku.

     Maka dapat disimpulkan dampak dari melemahnya UMKM di Indonesia adalah menimbulkan masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial di dalam masyarakat. Dalam pandangan Perencanaan Pembangunan Sosial, masalah sosial yang diakibatkan dari dampak melemahnya UMKM merupakan masalah yang memiliki karakteristik Realitas objektif, yang mana bahwa permasalahan sosial memang benar-benar ada dan dirasakan, tanpa harus mengalaminya.

Solusi untuk memulihkan UMKM pada masa Pandemi COVID-19 di Indonesia

     Dengan demikian UMKM harus segera dipulihkan, karena UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian negara dan penyerapan tenaga kerja. Dalam upaya memulihkan UMKM pada masa pandemi dan untuk meminimalisir dampak negatif atau meminimalisir permasalahan yang lebih luas dan kompleks, pemerintah bersama masyarakat saling bahu-membahu. Pemerintah telah membuat perencanaan sosial yang melahirkan kebijakan sosial (peraturan), kemudian menghasilkan program (pengembangan masyarakat), dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan sosial yang dibuat atas dasar prinsip-prinsip keadilan sosial, yaitu prinsip kesetaraan, akses, partisipasi, dan hak dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun upaya atau solusi yang dapat dilakukan berdasarkan Manajemen Strategi dan Pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Sosial, yaitu:

1. Menerapkan Manajemen Strategi Perencanaan Pembangunan sosial melalui Pemerintah (Social Development by Government) guna memberikan bantuan sosial berupa modal usaha tambahan. Pembangunan sosial ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada di dalam organisasi pemerintah. Pemerintah melalui organisasi pemerintahannya seperti kementerian terkait dapat membuat kebijakan-kebijakan sosial, yang nantinya akan diturunkan dalam bentuk program, dan program yang diturunkan berbentuk kegiatan. Dalam konteks ini contohnya adalah bantuan sosial sebagai tambahan modal para pelaku UMKM dan sebagai sebuah solusi agar para pelaku UMKM tidak terlibat oleh pihak ketiga karena adanya hutang dengan bunga yang tinggi.
2. Menerapkan Kombinasi Manajemen Strategi Perencanaan Pembangunan sosial. Dengan adanya kombinasi dari tiga Manajemen Strategi Perencanaan Pembangunan sosial, yaitu yang terdiri dari Manajemen Strategi melalui Individu (Social Development by Individual), Manajemen Strategi berbasis Komunitas (Social Development by Community), dan Manajemen Strategi Pembangunan Sosial melalui Pemerintah (Social Development by Government), dapat meminimalisir dampak negatif dari masalah sosial tadi. Misalnya Kementerian terkait bekerja sama dengan marketplace/e-commerce/LSM untuk membantu memberikan pelatihan terhadap para pelaku UMKM guna memanfaatkan digital yang ada dan memasarkan produk di marketplace atau e-commerce.
3. Menerapkan Kombinasi dari tiga pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Sosial dapat menjadi solusi guna mengembangkan dan menghidupkan sektor UMKM. Tiga pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Sosial, yaitu yang pertama Top down, pembangunan sosial berdasarkan pada pengelolaan sumber yang bertumbuh pada komunitas. Yang kedua pendekatan yang bersumber dan bertumpu pada masyarakat terhadap pembangunan sosial. Pendekatan ini berusaha untuk mengembangkan keefektifan politis yang akan mengubah penerima pasif dan reaktif menjadi peserta aktif yang akan memberikan kontribusi dalam proses pembangunan sosial. Yang ketiga pendekatan sosial dengan melibatkan NGO atau LSM, pendekatan ini mempertimbangkan keterlibatan struktur pembangunan daerah non pemerintah di dalam proses mencapai tujuan proses pembangunan sosial. Ketiga pendekatan tersebut dapat mengembangkan dan menghidupkan sektor UMKM yang ada. Pemerintah, masyarakat, dan LSM bersama-sama membuat program dan berkomitmen menjalani hingga akhir. Misalnya dengan pemerintah memberikan bantuan sosial berupa penambahan modal dan LMS yang akan memonitoring, memberikan pelatihan-pelatihan seperti manajemen usaha dan proses produksi yang dapat dilakukan ketika pandemi bagi para pelaku UMKM, dan memberikan pendampingan. Serta masyarakat yang sebagai pelaku UMKM juga harus berpartisipasi aktif, masyarakat harus memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan beradaptasi dengan masa pandemi ini.

     Solusi-solusi diatasi dilakukan sebagai salah satu upaya menahan agar masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial yang lainnya tidak terjadi. Misalnya seperti angka pengangguran yang melonjak.

KESIMPULAN

     Pandemi COVID-19 yang sudah terjadi selama dua tahun lamanya, membuat perubahan yang begitu besar. Tidak hanya perubahan, pandemi ini juga memberikan dampak yang luar biasa dari segala aspek bidang kehidupan, tak terkecuali sektor UMKM. Sektor UMKM yang dikenal sebagai penyumbang pemasukan negara yang terbilang cukup tinggi dan penyerapan tenaga kerja yang sangat banyak juga terkena dampaknya. Penurunan produktivitas, pengurangan jam kerja, pengurangan jumlah pekerja, hingga bahkan ada yang mengalami gulung tikar. Apabila tidak segera untuk ditindak lanjuti atau dicari solusinya maka akan mengakibatkan banyak permasalahan sosial lainnya. Untuk itu terdapat beberapa solusi yang berdasarkan pada Manajemen Strategis dan Pendekatan dalam Perencanaan Pembangunan Sosial yang dapat dilakukan guna meminimalisir dampak negatif yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat serta sebagai upaya memulihkan kehidupan sosial-ekonomi pada masa Pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

"Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19", https://katadata.co.id/umkm, diakses pada 14 Maret 2022.

"Lelang dan UMKM : Representasi Kolaborasi Inovatif Serta Berdaya Guna", https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14186/Lelang-dan-UMKMRepresentasi-Kolaborasi-Inovatif-Serta-Berdaya-Guna.html, diakses pada 14 Maret 2022.