Mohon tunggu...
Diah Natasya
Diah Natasya Mohon Tunggu... Mahasiswa - hiii anybody there?

semua artikel yang saya tulis untuk memenuhi tugas perkuliahan

Selanjutnya

Tutup

Money

Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi, Siapa yang Bertanggungjawab?

12 November 2021   15:40 Diperbarui: 13 November 2021   10:04 443
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran Covid-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas masyarakat sehingga berdampak pada penurunan permintaan domestik. Selain itu, sepanjang tahun 2020, pandemi Covid-19 membuat jutaan pekerja kehilangan pekerjaan sehingga mengalami penurunan pendapatan.

Daya beli masyarakat menurun karena berkurangnya penghasilan dan terbatasnya aktivitas. PSBB juga menambah berkurangnya aktivitas jual beli. Beberapa sektor usaha dan UMKM memilih mengurangi aktivitasnya atau tutup total karena pendapatan yang terus menurun. Badan pusat statistika dalam survei angkatan kerja nasional agustus tahun 2020 menunjukkan, pandemi Covid-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Jumlah pengangguran meningkat sejumlah 2,56 juta menjadi 9,77 juta orang.

Strategi Pemulihan Ekonomi Oleh Pemerintah Dan Masyarakat

Oleh pemerintah

Untuk meredam dampak pandemi, pemerintah telah menerbitkan regulasi dan kebijakan untuk menahan dampak terburuk di bidang ekonomi sekaligus mengupayakan pemulihan ekonomi.

1. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease tahun 2010. Yang disahkan pada tanggal 31 maret tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

2. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 23 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 9 mei 2020. Program PEN dilaksanakan melalui empat modalitas dan belanja negara, yaitu penyertaan modal negara (PMN), penetapan dana, investasi pemerintah, dan kegiatan penjaminan dengan skema yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Peraturan presiden nomor 82 tahun 2020 yang di keluarkan 27 juli 2020. Peraturan ini membahas komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

4. Otoritas jasa keuangan (OJK) menyiapkan enam inisiatif strategis kebijakan di tahun 2021 untuk menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan di sektor jasa keuangan termasuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Oleh Masyarakat

1. Membeli dan mengkonsumsi produk dalam negeri

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun