Melihat Fakta Penelitian Terkait Isu Sosial-Budaya dan Ekonomi Seputar Suku Baduy ke Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

Informan dalam penelitian ini juga dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (purposive sampling). Seperti anggota masyarakat yang menjual madu serta kerajinan di Jakarta dan sekitarnya, individu dengan otoritas terkait pemberdayaan Baduy, serta tokoh masyarakat setempat. 

Setelah menimbang berbagai hal, penelitian  dan pengumpulan data dipusatkan di Kota Serang, dan Kota Rangkasbitung tepatnya Dusun Ciboleger dan Cijahe serta Desa Kanekes. 

Tidak lupa untuk melakukan penelitian juga di salah satu lokasi penjualan madu di Wilayah Jakarta dan sekitarya. Pengumpulan data dilapangan dilakukan pada Juli dan Agustus 2018.

Sumber: katadata.co.id

Masyarakat Suku Baduy dikenal sangat menghargai alam di sekitarnya. Bertani, membudidayakan tanaman menjadi kegiatan dan mata pencaharian sehari-hari. 

Namun saat ini mulai terihat adanya perubahan terkait aspek pengembangan sistem perdagangan. Saat ini masyarakat mulai mengembangkan industri rumah tangga seperti penjualan rajutan atau kain tenun. 

Lain halnya dengan dinamika penjualan madu ke Jakarta, hal ini juga cukup banyak dikaitkan dengan isu alih fungsi lahan. Studi Walhi menunjukkan bahwa usulan pemerintah daerah (pemda) Lebak untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan di sebagian wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, akan mengancam kawasan pelestarian alam di sana (Walhi Jabar, 2012). Namun, isu ini perlu penelitian dan pembahasan lebih lanjut saat ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kuatnya nilai sosio-budaya dan ekonomis setempat menjadi modal kehidupan utama masyarakat adat suku Baduy. 

Fenomena masyarakat yang menjual madu merupakan fenomena pergeseran pola kehidupan secara sosio budaya dan ekonomis yang dapat berdampak baik maupun buruk bagi keadaan masyarakat adat ini berkaitan dengan budaya, serta faktor kemanusiaan lainnya.

Berkaitan dengan rekomendasi pemerintah pusat dan daerah, pengawalan terkait implementasi program perhutanan sosial dan kebijakan 'intervensi' untuk mengelola fenomena tersebut perlu mendapatkan kemauan politik pemerintah baik di tingkat pusat tingkat maupun daerah.

Sumber: Sonora.id