Mohon tunggu...
Diah Ayu Afifah
Diah Ayu Afifah Mohon Tunggu... Mahasiswa - SI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Saya Diah Ayu Afifah menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Ekonomi Prodi Perbankan Syariah

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Demokrasi sebagai Sistem Pemerintahan: Makna dan Prinsip dalam Konteks Indonesia

13 November 2023   19:00 Diperbarui: 13 November 2023   19:17 136
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan: Makna dan prinsip dalam konteks Indonesia

Demokrasi, sebuah konsep pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan rakyat, mempunyai arti penting dalam konteks negara Indonesia.

 Makna demokrasi sendiri  tidak hanya terletak pada pemilihan umum saja, namun juga mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melandasinya.

Dengan essay kali  ini  kita akan  dapat menelusuri hakikat demokrasi di Indonesia dan bagaimana prinsip-prinsip ini membentuk fondasi tata kelola pemerintahan di negara kita negara indonesia ini.

 Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu demokrasi yang mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

 di negara kita negara Indonesia Demokrasi adalah sebuah landasan pemerintahan yang berpusat pada kemauan rakyat.

 Dalam sistem demokrasi ini, warga negara mempunyai hak untuk memilih pemimpin dan berperan dalam proses pengambilan kebijakan.

 Partisipasi ini tidak hanya melalui proses pemilu tetapi juga banyak melibatkan partisipasi dalam debat publik, protes dan banyak bentuk ekspresi politik lainnya.

 Demokrasi sendiri menghormati keberagaman pendapat dan menciptakan ruang  dialog antara pemerintah dan rakyat.

 Dengan demikian, demokrasi tidak hanya sekedar sistem pemerintahan tetapi juga menciptakan ikatan yang erat antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa keputusan politik ini mencerminkan keinginan dan kepentingan masyarakat majemuk.

 Asas selanjutnya adalah keutamaan hukum. Demokrasi Indonesia juga tidak hanya mendukung keputusan mayoritas tetapi juga menekankan pentingnya hukum sebagai pengatur dan pembatas kekuasaan.

 Dengan adanya supremasi hukum maka kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi keadilan dalam sistem hukum.

 Supremasi hukum juga menjadi landasan supremasi hukum, dimana keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

 Prinsip ini memberikan dasar bagi perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil dan prinsip demokrasi dalam  masyarakat.

 Dengan demikian, supremasi hukum sangat berperan penting dalam menjamin kedaulatan hukum dan tata kelola yang baik untuk negara.

 Demokrasi di  Indonesia juga memuat prinsip kebebasan yang berserikat dan berpendapat.

 Prinsip kebebasan berserikat dan berekspresi ini merupakan pilar utama bagi masyarakat demokratis.

 Kebebasan berserikat mengakui hak individu untuk membentuk kelompok atau organisasi tanpa rasa takut akan penindasan, sehingga memungkinkan untuk warga negara bersatu untuk  mencapai tujuan bersama. Pada saat yang sama, hak atas kebebasan berpendapat ini  menekankan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, pandangan, dan kritiknya tanpa diancam atau dibatasi oleh terhadap pemerintah. Keduanya tersebut memberikan landasan bagi pengembangan ide-ide baru, dialog yang sehat dan perubahan yang  positif  dalam  masyarakat.

 Prinsip ini juga guna untuk melindungi masyarakat dari tirani dan menjamin kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah sendiri.

 Pada dasarnya, kebebasan berserikat dan berekspresi sangat berperan penting dalam proses  membentuk masyarakat yang dinamis dan inklusif berdasarkan prinsip demokrasi tersebut, termasuk di dunia maya,  Media, organisasi masyarakat sipil, dan setiap individu mempunyai hak untuk mengekspresikan pandangan mereka tanpa rasa takut akan penindasan.

 Hal ini juga menciptakan lingkungan di mana beragam gagasan dan perspektif dapat diterima dan diperdebatkan.

Prinsip keadilan sosial juga merupakan elemen kunci  demokrasi di Indonesia.

 Keadilan sosial adalah elemen kunci  demokrasi, yang menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak setiap individu diakui dan dilindungi dalam masyarakat umum.

Dalam konteks demokrasi, keadilan sosial tidak hanya dikaitkan dengan pemerataan ekonomi  tetapi juga mencakup kesetaraan akses  terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari.

 Prinsip ini menekankan perlunya mengatasi kesenjangan dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mencapai kemajuan. Selain keadilan sosial, demokrasi bukan hanya sekedar bentuk pemerintahan saja namun,  juga merupakan sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Keadilan sosial mencerminkan semangat kesetaraan, melawan kesenjangan dan memperjuangkan hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, demokrasi bukan hanya sekedar pemilihan umum akan tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik, menghormati kebebasan individu dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Dengan demikian, keadilan sosial sangat memperkuat landasan demokrasi sebagai suatu sistem yang menciptakan kondisi yang adil dan merata bagi seluruh anggotanya.

 Hakikat Demokrasi Indonesia.

 Hakikat demokrasi Indonesia mencerminkan perjalanan panjang negara ini dalam membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakatnya sendiri.

 Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan banyak keragaman misalnya, keberagaman etnis, budaya, dan agama, telah mengadopsi demokrasi sebagai landasan  pemerintahannya sejak reformasi Indonesia.

tetap berkomitmen untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, memastikan transparansi dan memberdayakan warga negara.Hakikat demokrasi Indonesia tidak hanya mencakup struktur pemerintahan saja tetapi juga  partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara Indonesia.

Oleh karena itu, hakikat demokrasi Indonesia adalah mewujudkan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu sendiri, dengan tetap mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam kerangka persatuan dan kesatuan.

Singkatnya begini, demokrasi di Indonesia tidak hanya sekedar sistem pemerintahan, tetapi juga seperangkat nilai dan prinsip yang menjadi ciri khas negara ini negara Indonesia.

 Dengan penjelasan essay di atas dapat kita simpulkan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut bisa mndorong kemajuan negara. Yaitu prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta keadilan sosial, Indonesia bisa terus berupaya mencapai visi dan  misi pemerintahan yang demokratis dan berpemerintahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Hakikat demokrasi ini adalah merupakan upaya kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui partisipasi aktif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun