Tegang, cemas, mudah tersinggung,mudah emosi, cepat sekali marah tanpa alasan yang jelas, itulah sisi sisi manusia depresi, salah satunya bisa disebabkan oleh masalah ketidakjelasan ekonomi dirinya maupun keluarganya karena terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ini salah satu dampak jangka pendek PHK, sisi psikologis manusia akan sangat terpengaruh terutama pada kondisi keluarga.
Seorang bapak yang terdampak, akan mudah sekali memearahi anaknya karena sesuatu yang tidak jelas, istri yang salah sedikit didamprat sampai berlarut. Lama kelamaan PHK ini dapat membubarkan sebuah keluarga. Sungguh kejadian yang harus kita hindari, keluarga yang merupakan soko guru dari sebuah negara, keutuhan dan keharmonisannya harus dijaga.
Berita-berita di media massa pada hari-hari ini didominasi oleh adanya PHK besar-besaran di beberapa perusahaan, akibat dari lesunya perekonomian karena turunnya harga minyak. Banyak pola yang dilakukan dalam mem-PHK karyawan, dari tidak memperpanjang kontrak karyawannya, sampai menutup pabrik atau menghentikan proses produksi pabriknya. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KISPI) dalam Sindonews.com beberapa perusahaan yang berencana melakukan PHK, antara lain: PT Panasonic, PT Toshiba, PT Shamoin, PT Starlink, PT Jaba Garmindo, PT Ford Indonesia, PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT ASA Elektronik, PT Shinkei, dan PT Hino. Perusahaan-perusahaan ini baru yang tercatat, pasti akan banyak perusahaan lain yang tidak tercatat yang akan melakukan PHK juga, minimal perusahaan-perusahaan turunan atau yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Akan ada ratusan atau mungkin ribuan orang yang dalam waktu dekat menjadi pengangguran. Pemerintah harus secepatnya mengantisipasi kejadian ini.
Banyak cara dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir PHK. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan PHK Masal. Meminimalisir PHK dapat dilakukan dengan mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, mengurangi shift, membatasi/menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja secara bergilir untuk sementara waktu, tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.
Apabila semua cara-cara tersebut tidak dapat dilakukan lagi, maka PHK merupakan keputusan terakhir. Perusahaan pasti memikirkan nasib karyawannya, tetapi kadang-kadang pelesuan ekonomi datang mendadak dan tidak terencanakan. Sehingga perusahaan tidak dapat mengantisipasi kejadian tersebut. Direksi-direksi perusahaan harus bertanggungjawab terhadap proses kebangkrutan perusahaan. Salah satu tanggungjawab tersebut adalah memikirkan nasib karyawan dan keluarganya.
Seandainya setiap kepala keluarga yang di PHK mempunyai tanggungan 1 orang istri dan 2 orang anak, berarti ada 4 kepala yang terdampak PHK. Lebih lanjut anak-anak nya masih bersekolah, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan keluar sekolah karena orang tuanya sudah tidak mampu lagi membayar biaya sekolah. Bila sang kepala keluarga tipe orang yang "nekat" maka dia akan melakukan hal-hal yang menantang aturan, seperti: mencuri, merampok, menjambret, dll.
Angka kriminal akan semakin tinggi, ketidaknyaman banyak terjadi dimana-mana. Rumah tangga akan berantakan, banyak anak kecil yang tiap harinya hanya main-main di trotoar atau perempatan jalan, mereka generasi depan bangsa ini, nasib dan kelanjutan jalan hidup bangsa ini ada di tangan mereka. Kalau anak-anak tidak secepatnya diselamatkan maka mereka akan menjadi bibit-bibit kriminal, yang penanggulangannya pasti akan lebih sulit.
Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan PHK. Secepatnya pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan yang padat karya, sehingga yang sudah terlanjur ter-PHK dapat terkatrol ekonomi keluarganya. Pemerintah harus menginventarisir kemampuan dan keadaan para ter-PHK ini, sehingga pemerintah dapat melakukan kegiatan yang "cespleng", tepat sasaran.
Bagi perusahaan yang masih berencana untuk melakukan PHK, pemerintah dapat melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang dapat menyelamatkan perusahaan tanpa melakukan PHK. Kondisi saat ini sebenarnya sudah kritis, pemerintah harus super cepat melakukan penanggulangan. Kementerian yang menyerap tenaga kerja banyak, seperti: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan dll dapat melakukan terobosan-terobosan kebijakan dan program yang dapat menyerap tenaga kerja banyak.
Jangan sampai PHK ini menimbulkan akumulasi kecemasan massa. Apabila hal ini terjadi maka akan sangat membahayakan keamanan dan ketertiban negara. Ongkos mencegah akan lebih murah dibandingkan dengan ongkos mengobati keresahan rakyat. Kita punya banyak pengalaman dalam menghadapi krisis-krisis ekonomi. Kita yakin pakar ekonomi kita dan pemerintah punya obat mujarab menanggulangi gelombang PHK massal. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan saling bekerjasama untuk menghindari PHK massal. Pemerintah tidak ada salahnya menghentikan atau menunda dulu proyek-proyek besar, anggarannya dialihkan untuk menghadapi PHK.
