Negara yang Diragukan: Kegagalan dalam Fasilitas Kebutuhan Mendasar Masyarakat

Kebutuhan mendasar masyarakat, seperti akses terhadap pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan dasar lainnya, merupakan hak asasi setiap individu. Ketika negara menghadapi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ini, artinya negara memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh penduduknya.

Pengertian mengenai keberhasilan sebuah negara tidak hanya dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi atau kekuatan militer semata, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memenuhi kebutuhan mendasar masyarakatnya.

Pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat oleh negara berakar pada prinsip hak asasi dan martabat manusia. Setiap individu, tanpa pandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial, berhak hidup layak dan memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi hak-hak ini dan memastikan bahwa setiap warganya memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai potensi penuhnya.

Baca juga: Mengenali Bias Kognitif: Tantangan dalam Menggunakan Konsep berpikir Rasional dalam Pemilihan CALEG

Di Indonesia, hak asasi manusia dan martabat manusia diatur dalam UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Meskipun UUD 1945 tidak memiliki bab atau pasal khusus yang secara eksplisit membahas hak asasi manusia, namun beberapa pasal di dalamnya secara implisit mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Beberapa pasal penting dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan martabat manusia adalah:

1. Pasal 27 Ayat (1): "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara Indonesia.

• Pasal 28A - Pasal 28J: Pasal-pasal ini membahas tentang hak-hak asasi manusia secara lebih rinci, di antaranya:

  Baca juga: Menggali Kepemimpinan Calon Presiden 2024 dari Aspek Psikologis

  Pasal 28A: Menegaskan bahwa setiap orang berhak atas martabat pribadi, hak untuk hidup, dan perlindungan diri dari ancaman yang mengancam hak-hak tersebut.  Pasal 28B: Menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, kepercayaan, dan menyampaikan pendapat. Pasal 28C: Menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan keyakinannya. Pasal 28D: Menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28E: Menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28F: Menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28G: Menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28H: Menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan dan kebudayaan. Pasal 28I: Menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 28J: Menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan dalam lingkungan sosial dan budaya.

Selanjutnya Negara tentunya menciptakan kehidupan yang berkelanjutan, di mana memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat bukan hanya penting untuk keadilan sosial, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Baca juga: Psikologi Kesesatan dan Pesta Demokrasi: Mekanisme, Dampak dan Upaya Pemahaman

Ketika rakyat memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai, mereka lebih mungkin untuk menjadi anggota produktif dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Investasi dalam pemenuhan kebutuhan mendasar membawa dampak positif bagi ekonomi, dengan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas, mengurangi angka kemiskinan, dan merangsang pertumbuhan sektor-sektor kunci.

Pemenuhan kebutuhan mendasar oleh negara juga berperan penting dalam mengurangi ketimpangan sosial. Ketika kesenjangan antara golongan kaya dan miskin terlalu lebar, dampak negatifnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Negara yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan mendasar menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan merata. Ini membantu memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap kesempatan dan sumber daya yang penting untuk kehidupan yang layak.

Ketimpangan sosial adalah masalah yang mendalam dan kompleks di masyarakat kita. Kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap peluang seringkali menjadi hambatan bagi tercapainya masyarakat yang adil dan harmonis. Namun, kita tidak boleh berpangku tangan dan menyerah terhadap ketimpangan ini.

Sebagai warga negara yang peduli, kita dapat bersama-sama melakukan langkah-langkah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua orang. Salah satu fondasi penting dalam mengurangi ketimpangan sosial adalah akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas. Program dan kebijakan yang mendukung pendidikan gratis atau terjangkau, serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dapat membuka pintu kesempatan yang lebih besar bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan.

Dengan pendidikan yang merata, generasi mendatang akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mencapai potensi mereka tanpa dibatasi oleh latar belakang ekonomi. Ketimpangan ekonomi sering menjadi salah satu pemicu utama ketimpangan sosial. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan ekonomi berbasis inklusi.

Pemerintah dapat memberikan dukungan dan insentif kepada usaha kecil dan menengah serta memberdayakan sektor-sektor ekonomi informal. Selain itu, program pelatihan dan pembinaan untuk membekali warga dengan keterampilan kerja yang relevan juga perlu diperkuat, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perekonomian dan mendapatkan penghidupan yang layak. Akses terhadap layanan kesehatan yang merata dan terjangkau adalah hak asasi manusia mendasar.

Dengan memastikan setiap warga negara memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan layanan medis berkualitas, kita dapat mengurangi ketimpangan dalam kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Investasi dalam program kesehatan prasejahtera, termasuk program imunisasi, pencegahan penyakit menular, dan pendidikan kesehatan, sangat penting untuk mencapai tujuan ini. 

Dan yang tidak di kesampingkan adalah pendidikan dan kesadaran sosial juga berperan penting dalam mengurangi ketimpangan sosial. Kampanye pendidikan untuk mengatasi prasangka dan diskriminasi, serta peningkatan pemahaman tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menghargai hak-hak setiap individu, harus menjadi bagian dari upaya kita untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. 

Dengan kesadaran sosial, terjadinya kesepakatan membangun kepercayaan terhadap pemerintah yang mana upaya bersama yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pemberantasan korupsi, dan komunikasi efektif adalah pilar-pilar yang harus kita tegakkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memperkuat kepercayaan ini, kita membangun pondasi demokrasi yang kokoh, memastikan kesejahteraan bersama, dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan untuk seluruh masyarakat. 

Jika Negara gagal dalam menjalani misi tersebut, maka akan muncul kepermukaan sosial tetang ketidakpercayaan terhadap janji Pemerintah. hal ini terlihat dari masyarakat seringkali menyaksikan pemerintah mengeluarkan janji-janji tentang peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi saat kenyataannya belum tercapai, keraguan mulai muncul. Janji-janji yang tidak dipenuhi dan kurangnya tindakan konkret dari pemerintah membuat warga merasa skeptis terhadap niat baik dan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan.

Kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan mendasar juga menyebabkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Kualitas layanan publik yang rendah, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, serta masalah lain yang berlarut-larut tanpa solusi yang jelas, semakin menambah keraguan terhadap kompetensi dan efisiensi pemerintah.

Ketika keraguan terhadap negara mencapai tingkat yang tinggi, potensi terjadinya ketidakstabilan sosial dan politik semakin besar. Masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah cenderung lebih rentan terhadap gerakan protes dan demonstrasi, yang dapat mempengaruhi stabilitas dan perdamaian negara. 

Dampak dari kegagalan ini merupakan bagian yang serius terhadap keberlangsungan stabilitas negara, dimana tumbuhnya ketegangan dan konflik sosial merupakan dampak serius dari kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Kesenjangan sosial, persaingan atas sumber daya yang terbatas, pemiskinan, ketidakpuasan kelompok minoritas, dan kurangnya partisipasi masyarakat adalah beberapa faktor yang dapat memicu ketegangan sosial. Penting bagi negara untuk memperkuat tindakan-tindakan pencegahan konflik, mempromosikan dialog, dan memastikan inklusivitas dalam pengambilan keputusan untuk meredakan ketegangan dan membangun masyarakat yang harmonis dan stabil.

Bukan hanya itu, secara vertikal akan terjadi potensi krisis sosial dan politik yang lebih besar, ketegangan sosial yang tinggi dapat dengan mudah berkembang menjadi konflik yang lebih serius dan berkepanjangan. Perselisihan antar-golongan, kelompok minoritas yang merasa diabaikan, atau ketimpangan sosial yang tidak adil dapat memicu konflik bersenjata atau bentrokan fisik yang berbahaya bagi keselamatan dan keamanan masyarakat.  Juga dapat memicu krisis kemanusiaan yang mengakibatkan pengungsi internal atau bahkan migrasi besar-besaran ke negara-negara tetangga.

Krisis kemanusiaan semacam ini dapat menimbulkan tekanan lebih lanjut pada sumber daya dan mempengaruhi stabilitas politik di wilayah tersebut. Ketika masyarakat merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan dan hukum tidak berlaku bagi semua orang, tingkat kepatuhan terhadap hukum dapat menurun. Perasaan ketidakadilan ini dapat menghasilkan kultur ketidaktaatan dan meningkatkan risiko terjadinya gangguan keamanan serta kekacauan sosial. 

Salah satu negara di amerika latin yang berhasil menekan ketidakstabilan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya ialah Uruguay dimana negara tersebut telah menginvestasikan dana publik dalam program kesejahteraan dan perlindungan sosial, serta memastikan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh penduduknya.

Pendekatan progresifnya dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan telah membuat Uruguay menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti mencapai akses universal terhadap pendidikan dengan memastikan bahwa seluruh warganya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal tanpa batasan finansial.

Pendidikan di Uruguay bersifat gratis dan wajib hingga tingkat sekolah menengah, dan negara ini telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta pelatihan guru. Hal ini terjadi karena pemerintah Uruguay melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat ini berperan penting dalam menentukan prioritas dan kebijakan publik yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. 

Pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman keberhasilan negara tersebut dalam mengatasi kegagalan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup komitmen pemerintah yang kuat, pengelolaan sumber daya yang efisien dan transparan, inovasi dalam kebijakan publik, partisipasi aktif masyarakat, keterbukaan terhadap pembelajaran dari negara lain, dan perencanaan berkelanjutan jangka panjang.

Dengan mengambil pelajaran ini sebagai panduan, negara-negara lain dapat mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warganya.