Demokrasi, sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, telah menjadi dasar bagi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut (Purnaweni, 2004), demokrasi adalah sebuah proses yang berasal dari tingkat individual yang memenuhi tatanan kepolitikan demokrasinya.
Dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan publik, demokrasi tidak hanya mengarah pada pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tetapi juga pada upaya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi demokrasi sering kali menghadapi tantangan besar yang berpengaruh pada efektivitas kebijakan pembangunan dan kesejahteraan publik.
Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan demokrasi di Indonesia adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi sejak Reformasi 1998, ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap layanan publik tetap menjadi isu yang belum terselesaikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih sekitar 9-10% penduduk, dan sebagian besar dari mereka berada di daerah pedesaan yang sulit dijangkau. Ketimpangan ini tentunya menciptakan kesenjangan dalam partisipasi politik, di mana kelompok-kelompok miskin dan marginal sering kali tidak memiliki akses yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.
Selain ketimpangan sosial, kualitas pendidikan dan partisipasi politik yang rendah juga menjadi masalah utama. Meskipun hak untuk memilih dan dipilih dijamin oleh konstitusi, banyak warga negara yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang proses politik atau bahkan merasa apatis terhadap sistem demokrasi. Keterbatasan akses terhadap pendidikan politik yang memadai dan media informasi yang objektif sering kali menyebabkan masyarakat tidak terinformasi dengan baik tentang pilihan politik yang ada. Hal ini tentunya akan memperburuk kualitas demokrasi, karena keputusan politik yang diambil tidak selalu mencerminkan aspirasi yang sebenar-benarnya dari seluruh rakyat.
Korupsi juga menjadi salah satu masalah besar yang menghambat demokrasi di Indonesia. Praktik korupsi di tingkat pemerintahan dapat mengurangi kualitas layanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam banyak kasus, kebijakan yang diambil tidak selalu berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan lebih mengutamakan kepentingan segelintir orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah juga dapat menambah ketimpangan sosial, karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terjadi pada 2020, di mana ia bersama sejumlah pejabat lainnya menyalahgunakan dana bantuan sosial (bansos) untuk penanganan pandemi COVID-19, dengan menerima suap hingga Rp 32,48 miliar dari penyedia bansos. Penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa dana yang seharusnya untuk membantu masyarakat miskin malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi ini terjadi di Kementerian Sosial, lembaga yang bertanggung jawab mendistribusikan bansos. Penyalahgunaan ini terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dana publik. Untuk mencegah hal serupa, diperlukan peningkatan transparansi, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang tegas agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem demokrasi tetap terjaga (Tempo.com 2022).
Pemerintahan yang demokratis seharusnya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak kebijakan yang justru memperburuk ketimpangan sosial. Sebagai contoh, kebijakan pemotongan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan sering kali diambil oleh pemerintah dengan alasan efisiensi anggaran, namun justru berdampak pada layanan yang tidak merata dan memperburuk kondisi masyarakat miskin. Dalam hal ini, demokrasi harus berfungsi tidak hanya untuk memastikan kebebasan berpendapat dan berpolitik, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak dasar rakyat terpenuhi dengan adil dan merata.
Di sisi lain, demokrasi memberikan peluang untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui proses partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dan pemerintahan. Proses pemilihan umum yang transparan dan adil memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka anggap dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi mereka. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses politik juga dapat lebih mudah mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan tersebut.
Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial telah membuka jalan bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses politik. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengkritisi kebijakan, dan berinteraksi dengan pemimpin politik. Hal ini tentunya akan memberikan ruang bagi terciptanya demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif. Namun, terdapat tantangan besar yang muncul adalah bagaimana mengelola informasi yang tersebar di media sosial agar tidak terjadi misinformasi yang dapat merusak proses demokrasi itu sendiri.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, pendidikan politik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih transparan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan jelas tentang kebijakan-kebijakan publik. Selain itu, pendidikan politik di sekolah-sekolah dan masyarakat perlu digalakkan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik warga negara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban politik, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi dan memperjuangkan kepentingan mereka.
Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mampu mengatasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi serta menjamin kesejahteraan publik. Tentunya hal tersebut dapat dicapai beriringan dengan partisipasi aktif dari masyarakat, pengawasan terhadap kebijakan publik, dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga demokrasi dapat berfungsi dengan lebih baik. Namun, hal ini tentunya diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
