Kilas Balik Peristiwa Diretasnya Website DPR RI pada Tahun 2020

Sebuah gambar yang menunjukan perubahan kata di nama situs DPR RI dari "Dewan Perwakilan Rakyat" menjadi "Dewan Penghianat Rakyat." Kejadian ini berlangsung di tengah aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. DPR telah berkoordinasi dengan Telkom dan Mabes Polri untuk menghalau peretasan. Meskipun situs DPR sempat down setelah perubahan kontroversial tersebut, pihak berwenang mencoba memastikan keamanan dan integritas situs dengan memonitor aktivitasnya

Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono, Kadiv Humas Polri, menanggapi hal ini dengan menyatakan bahwa pihaknya akan menyelidiki temuan peretasan tersebut. 

Sebelumnya, situs DPRD Parepare juga mengalami peretasan oleh pihak yang tidak dikenal. Tampilan web-nya diubah (deface) dengan kata-kata makian dan pesan yang mengkritik lembaga tersebut. Hacker yang mengatasnamakan diri sebagai Juna dan Lutfie404 menuliskan kalimat provokatif, menyebut DPR sebagai "Para Bedebah, Anjing, Tikus Berdasi, Sekaligus Sampah Masyarakat." Pesan tersebut menyoroti ketidakpuasan terhadap kebijakan dan mencerminkan aspirasi rakyat.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan terkait keamanan cyber lembaga-lembaga pemerintah dan perlunya perhatian serius terhadap risiko peretasan. Semakin meningkatnya penyalahgunaan teknologi untuk menyampaikan ketidakpuasan masyarakat menuntut langkah-langkah proaktif dalam memitigasi risiko keamanan cyber.

Selain itu, peristiwa ini menunjukkan urgensi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Keseluruhan kejadian menyoroti pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat dan menjalin komunikasi yang efektif untuk mencegah eskalasi ketegangan. Terlebih lagi, situasi ini memberikan pelajaran bahwa tindakan online memiliki dampak yang nyata dan pihak berwenang harus memahami serta merespons tuntutan masyarakat dengan bijak dan efektif.

Kejadian peretasan ini juga menciptakan kesempatan untuk memperkuat keamanan siber dan melibatkan lebih banyak pihak dalam melindungi integritas lembaga-lembaga pemerintah. Perlunya peningkatan kesadaran dan keterampilan dalam keamanan siber di kalangan lembaga publik menjadi lebih penting dari sebelumnya. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita dapat memastikan bahwa website dan sistem online yang vital bagi negara tetap aman dan dapat dipercaya.