Latar Belakang Masalah
 Coronavirus Disaese 2019 merupakan sebuah virus yang dikenal dengan sebutan Covid-19 yang dimana virus tersebut dapat menyerang dari pernapasan manusia. Virus ini adalah sebuah virus yang sangat cepat menular yang diawali dari Kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini telah menjadi sebuah pandemi bagi dunia yang dimana termasuk juga Indonesia sejak bulan Maret di awal tahun 2020. Hal ini telah memberikan banyak dampak bagi masyarakat Indonesia baik dari aspek sosial, ekonomi, Pendidikan dan lainnya. Maka dari itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Seperti dengan penerapan social distancing, work form home (WFH), pembelajaran jarak jauh (PJJ), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sampai saat ini dengan ditetapkannya Pembarlukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Pemerintah menyebabkan menurunnya mobilitas serta daya konsumsi masyarakat. Selain itu, dari adanya kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut jika ditinjau dari aspek ekonomi banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan atau memotong jam kerja. Dimana hal tersebut berdampak untuk masyarakat sehingga pendapatan mereka berkurang, gulung tikar atau tidak memiliki pekerjaan.
Seperti yang dilansir melalui Liputan6.com menurut Ketua Kadin Indonesia yaitu Rosan Roeslani ia mengatakan bahwa sebesar 29 juta masyarakat Indonesia telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama masa Covid-19. Seperti pada sektor formal terdapat 6.4 juta pekerja yang terdampak, sektor informal atau UMKM sebanyak 50% yang telah terdampak. Salah satunya ialah Pak Musri, ia adalah seorang pengusaha agen beras dari Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ia mengatakan selama masa pandemi ini penjualan beras menurun hingga 50% sehingga berdampak pada omzet yang didapatnya. Ia memilih untuk membuka toko kelontong dan berjualan manga untuk tetap mempertahankan usahanya tersebut.Â
Maka dari itu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan PT. Pos Indonesia telah mengelurakan solusi atau upaya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini berupa Bantuan Tunai Sosial atau disingkat BST dan Bantuan beras, hal ini juga dilakukan untuk mendukung pemulihan perekonomian masyaakat Indonesia terkhusus karena telah ditetapkannya PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
 Solusi/Bantuan yang Diberikan Oleh Organisasi
Seperti yang dilansir oleh situs bpkp.go.id dalam penyaluran bantuan sosial atas dampak dari PPKM pihak BPKP yaitu Wahyu Hartono dan Tim Bidang Instansi Pemerintah Pusat ini telah berkordinasi dengan Matias A.Sitohang sebagai Kepala Kantor Pos Ternate serta Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Ternate yaitu Irvan Gaus telah memberikan Bantuan Setor Tunai (BST) sebesar Rp. 300.000 setiap bulannya dan pada bulan Mei dan Juni sebesar Rp. 600.000 serta Bantuan Sosial Beras (BSB) sebesar 10kg perbulan Juni dan Juli.
Proses ini telah dilakukan mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai tanggal 4 Agustus 2021 untuk BST dan untuk BSB sampai tanggal 31 Juli 2021. Selain untuk daerah Ternate, bantuan ini juga diberikan kepada masyarakat daerah lain seperti Depok, Padang, Manokwari, D.I. Yogyakarta dan daerah-daerah lainnya. Program Pemerintah ini diberikan untuk 1 orang/ Kartu Keluarga di setiap RT/RW daerah setempat yang mengalami hilangnya mata pencaharian, tidak terdaftar pada program bantuan lain seperti PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja, serta BPNT. Â Dari adanya program ini, masyarakat merasa sangat terbantu apalagi bagi keluarga mereka yang sangat merasakan imbas pandemi Covid-19.
Analisis KasusÂ
 Selama masa pelaksanaan program BST dan BSB ini memanglah tidak bisa dihindarkan dari adanya kekurangan. Dalam masa pandemi Covid-19 ini masyarakat tentunya pasti merasakan terdampak, maka dari itu dari adanya program Bantuan Sosial berupa Tunai dan Beras dari pemerintah ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana keefektifitasan dalam menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat. Efektivitas ini merupakan sebuah pendayagunaan sarana prasarana ataupun sumber daya yang dilihat dari kuantitas tertentu. Menurut Ririn Anjela pada dasarnya efektivitas ini mengacu pada hasil pencapaian tujuan yang telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Dengan adanya upaya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakatnya dalam masa pandemi Covid-19 ini diharapkan dapat berjalan secara efektif atau sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Jika semakin mendekati sasaran maka tingkat keefektivan tersebut bernilai tinggi. Dalam mengukur efektif atau tidaknya program pemerintah maka harus dilihat 3 indikator, yaitu: 1. Pencapaian tujuan (waktu dan sasaran sebagai target nyata), 2. Integrasi (tingkat kemampuan organisasi dalam sosialisasi), 3. Adaptasi (kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan).
Jika dilihat dari program BST dan BSB yang telah diselenggarakan oleh BPKP dan PT. Pos Indonesia ini telah terealisasi seperti:
1. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dimana program ini telah terlaksana dari bulan Mei 2021 hingga Agustus 2021dan masyarakat yang menerimapun telah sesuai dengan data yang telah diterima. Selain itu BPKP juga monitoring secara langsung ke lapangan selama masa penyaluran bantuan sosial ini dilaksanakan. Tim monitoring tersebut mengawal proses penyaluran, hingga melakukan evaluasi usai penyaluran tersebut selesai.
2. Seperti yang dilakukan oleh Tim BPKP dan PT. Pos Indonesia mereka membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 300.000 dan Rp. 600.000 serta beras sebanyak 10kg. Maka dalam penyaluran bantuan sosial ini Tim BPKP dan PT. Pos Indonesia telah memberikan arahan yang cukup baik untuk masyarakat yang akan menerima bantuan sosial ini.
3. Kemudian, karena kasus pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, perlu melakukan adanya adaptasi dari kondisi tersebut. Mereka melakukan monitoring dan evaluasi agar dengan adanya bantuan sosial ini nantinya berjalan lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga berjalan secara efektif dan lebih transparan.
Penutup
 Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa program BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia yang berupa Bantuan Sosial Tunai dan Beras ini telah berjalan sesuai dengan tujuan atau kurang lebih sudah terhitung efektif dengan apa yang telah ditetapkan. Walaupun di lapangan pasti terdapat hambatan yang tidak bisa dipungkiri, namun tim BPKP dan PT. Pos Indonesia akan mencari solusi yang terbaik dalam menyalurkan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak terkhusus dalam aspek ekonomi karena adanya pandemi Covid-19 ini.
Daftar Pustaka
Buku
Nurhidayati & Anam, A. K. (2020). Manajemen Bisnis di Era Pandemi COVID-19 dan di Era New Normal. Semarang : Uninsulla Press.
Jurnal
Khoiriyah, Fatkhul. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Gendongarum Kecamatan kanor Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Spirit Publik. Vol 15. No 2.
Skripsi
Anjela, Ririn. (2019) Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
Web
https://kemensos.go.id/penyaluran-bst-kemensos-gandeng-pt-pos-antarkan-ke-rumah-penerima
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
