Pilkada Papua Selatan: Tantangan dan Harapan Masyarakat Papua Selatan

Provinsi Papua Selatan akan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur pertama yang akan memimpin wilayah selatan Tanah Papua selama lima tahun ke depan. Momen ini bukan hanya tentang pemilihan pemimpin, tetapi juga tentang harapan masyarakat yang menginginkan perubahan. Di tengah antusiasme visi, misi, dan janji politik yang ditawarkan oleh calon pemimpin, tantangan nyata tetap ada: pelayanan publik yang memadai.

Janji politik yang sering muncul dalam pilkada, seperti pendidikan gratis, pemberian handphone untuk siswa, dan bantuan uang untuk ibu hamil, tampaknya menarik perhatian masyarakat. Namun, pelaksanaan janji-janji tersebut seringkali menjadi sumber keluhan. Banyak warga merasa bahwa setelah pemilihan, banyak janji yang tidak ditepati, yang menyebabkan ketidakpuasan dan keraguan terhadap calon pemimpin.

Masyarakat Papua Selatan tidak hanya berharap pada janji, tetapi juga menginginkan perubahan yang nyata dalam kualitas hidup mereka. Pelayanan publik yang baik mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan aspek lainnya yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan.

Kabupaten-kabupaten seperti Merauke, yang dikenal sebagai lumbung pangan, Mappi dengan kekayaan sumber daya alamnya, Asmat yang memiliki warisan budaya yang kaya, serta Boven Digoel yang memiliki sejarah perjuangan, memiliki peran penting dalam pembangunan Papua Selatan. Oleh karena itu, Pilkada di wilayah ini berpengaruh besar terhadap kesejahteraan dan stabilitas provinsi secara keseluruhan.

Baca juga: Ekofeminisme: Kerusakan Alam Papua Selatan dan Dampak terhadap Perempuan

Masyarakat Papua Selatan menghadapi berbagai tantangan, dari ketimpangan pembangunan hingga janji politik yang seringkali tidak realistis. Pemilihan ini merupakan kesempatan untuk menilai apakah pemimpin yang terpilih akan memprioritaskan kepentingan rakyat atau hanya kepentingan pribadi.

Pemilu merupakan momen penting dalam demokrasi, di mana rakyat memilih pemimpin yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan. Sayangnya, banyak calon mengajukan janji kampanye yang bombastis, yang seringkali berujung pada kekecewaan karena tidak terwujud. Seperti yang diungkapkan oleh Syamsuddin Haris, banyak janji ini merupakan retorika tanpa perencanaan yang jelas dan sering mengabaikan kondisi anggaran dan sumber daya daerah.

Masalah utama dari janji kampanye yang tidak realistis adalah ketidaksesuaian dengan kapasitas anggaran daerah. Kabupaten-kabupaten seperti Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan. Gereja Katolik juga mengingatkan bahwa pemimpin seharusnya tidak memberikan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan sumber daya yang ada.

Sebagai contoh, janji untuk membangun infrastruktur besar tanpa mempertimbangkan kapasitas fiskal Papua Selatan yang masih baru seringkali tidak dapat diwujudkan, sehingga memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesenjangan antara janji dan realitas dapat membawa dampak negatif, terutama dalam konteks ekonomi yang terbatas, di mana janji yang melebihi kapasitas fiskal berisiko menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan defisit anggaran.

Tantangan yang dihadapi pemimpin Papua Selatan ke depan semakin kompleks, memerlukan sosok pemimpin yang visioner, transformatif, dan mampu memajukan daerah. Pemimpin harus bebas dari kasus korupsi, perusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, dan berkomitmen pada nilai-nilai HAM.

Pemimpin Papua Selatan perlu memiliki wawasan tentang keindonesiaan dan kedaerahan yang cukup untuk menjadi teladan. Sebagai negara berkembang yang menganut sistem demokrasi, membangun Indonesia dari daerah merupakan tagline penting. Daerah yang maju akan berkontribusi pada kemajuan Indonesia secara keseluruhan, sehingga Papua Selatan memerlukan pemimpin yang berkomitmen untuk memajukan daerah, serta membuat kebijakan inovatif untuk mengatasi kemiskinan dan masalah stunting.

Pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk masa depan Papua Selatan, yang harus disampaikan kepada masyarakat. Visi dan misi tersebut perlu diimplementasikan dengan tegas dan sejalan dengan kepentingan nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki visi yang jelas, didukung oleh ketegasan dan keberanian dalam bertindak untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.

Ketegasan dalam mengambil keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat sangat penting. Pemimpin juga harus mampu mengelola birokrasi secara efektif dan mendorong kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua Selatan. Diperlukan pemimpin dengan kemampuan kepemimpinan lokal yang kuat untuk memajukan Papua Selatan dan memberdayakan masyarakat, bukan penguasa yang terfokus pada kepentingan pribadi atau membangun dinasti kekuasaan demi keuntungan sendiri.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Selatan bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban dan transparansi dari calon yang mereka pilih. Harapan akan perubahan nyata dalam pelayanan publik menjadi kunci dalam menentukan pilihan. Dengan menekankan karakter kepemimpinan yang kuat, jujur, aspiratif, dan responsif, diharapkan pemimpin baru dapat mengubah tantangan menjadi peluang, serta menjadikan Papua Selatan sebagai daerah yang sejahtera dan berdaya saing.

Dalam konteks ini, masyarakat papua selatan harus cerdas dalam memilih pemimpin yang bukan hanya pandai berjanji, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk merealisasikan janji tersebut demi kepentingan bersama.

Penulis : Delvis Sonda(Ketua PMKRI Cab.Jakarta Timur)