Kasus Korupsi Kredit Macet Bank Jabar Banten

Norma formal adalah ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat serta dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal. Dalam kasus kredit macet tersebut maka diberlakukan aturan kepada tiga tersangka tersebut karena telah melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi  jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus tersebut termasuk tindak pidana korupsi. Karena, akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian negara sekitar 11 miliar

C. Aturan-aturan hukum

Perbuatan mereka dianggap melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) junto Pasal 55 KUHPidana.
Undang-Undang tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefenisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga  hakim yang memeriksa di sidang pengadilan.
 Diaturnya pidana uang pengganti dalam UU Tipikor tidak terlepas karena semakin maraknya perkara korupsi yang terjadi, pemerintah kesulitan untuk mewujudkan pembangunan nasional. besarnya dampak Tindak pidana korupsi, sehingga di dalam penjelasan umum UU Nomor 20 tahun 2001 tentang UU Tipikor kembali ditegaskan "... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga  hakim yang memeriksa di sidang pengadilan.
 Diaturnya pidana uang pengganti dalam UU Tipikor tidak terlepas karena semakin maraknya perkara korupsi yang terjadi, pemerintah kesulitan untuk mewujudkan pembangunan nasional. besarnya dampak Tindak pidana korupsi, sehingga di dalam penjelasan umum UU Nomor 20 tahun 2001 tentang UU Tipikor kembali ditegaskan "... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa.