Ketiga, teknologi informasi dapat berguna untuk memantau pelanggaran. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran secara real-time melalui aplikasi dan platform digital. Ini memudahkan Bawaslu untuk melanjutkan penyelidikan.
Keempat, pelanggaran harus dihukum dengan tegas. Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, harus beroperasi secara optimal untuk menangani kasus pelanggaran pidana pemilu dengan cepat dan adil.
Terakhir, sangat penting untuk membangun budaya demokrasi yang menghargai penyelenggara pemilu dan peserta dengan integritas dan akuntabilitas. Ini termasuk memastikan bahwa semua orang memahami peran mereka dalam menjaga proses pemilihan yang bersih dan adil.
Solusi-solusi ini diharapkan dapat mempercepat proses pilkada di masa mendatang, memilih pemimpin yang dapat dipercaya, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
