Teori dalam Ilmu Hubungan Internasional

Pada pertengahan 1840-an, Marx berkeyakinan bahwa ekspansi kapitalisme telah menghapus pemisahan klasik antar negara-bangsa yang berdaulat dan mengganti sistem negara internasional dengan masyarakat kapitalis global yang disitu konflik utamanya terpusat pada dua kelas sosial yang saling berseberangan: Kaum borjuis global dan kaum proletar internasional. Hingga waktu yang belum lama, intisari pendekatan Marxis atas hubungan internasional tampak terdapat dalam sejumlah pendapat berikut ini. Kaum Rasionalis, seperti Hedley Bull, menganggap Marxisme sebagai sebuah pemikiran revolusioner yang fokus pada apa yang disebut pertentangan horizontal antara dua gerakan sosial yang secara keseluruhan memandang sebelah mata terhadap kekuatan bangsa-negara dan ketahanan struktur masyarakat internasional.

Marxisme menawarkan sebuah visi historis besar dalam rangka perubahan umat manusia dari keadaan asalnya dimana masyarakat skala kecil berinteraksi satu sama lain menuju kehidupan modern dimana umat manusia terintegrasi dan diperas oleh kerasnya kehidupan kapitalisme global. Marxisme menggambarkan hubungan antara ilmu pengetahuan dan kekuasaan, mengungkapkan bagaimana pernyataan ketidakkekalan struktur memiliki dampak ideologis dalam mereproduksi batas-batas kebebasan manusia. Marxisme tidak memusatkan diri untuk memperjuangkan kemerdekaan warga negara di tiap-tiap negara atau peradaban namun memperjuangkan kemerdekaan seluruh umat manusia. Banyak keterbatasan dan kelemahan dalam visi ini: terlalu menekankan pada kelas dan produksi dengan mengesampingkan fenomena lainnnya seperti nasionalisme, negara, geopolitik, dan perang; kesalahan keyakinan bahwa perjuangan kelas akan membebaskan manusia dari alienasi, eksploitasi, dan keterasingan; sebuah keyakinan naif bahwa teknologi canggih akan menciptakan pra-kondisi esensial bagi emansipasi manusia; terlalu puas akan keyakinannya atas keunggulan peradaban Barat.

F. Konstrukvisme

Para penganut cara pandang konstruktivisme tentang hakikat dunia sosial dalam Studi HI mengadopsi premis konstruksi sosial (social construction) bahwa individu dan kelompok secara aktif menciptakan lingkungan tempat mereka berinteraksi -- dari level mikro hingga makro, walaupun mereka tidak mampu mengatur seluruh kejadian dan faktor eksternal seperti yang diinginkan. Sehingga dalam konteks politik global tindakan para aktor dimungkinkan, dan pada waktu bersamaan dibatasi, melalui berbagai kondisi serta institusi yang sudah berevolusi secara historis. Terdapat aktor-aktor lain, di samping negara sebagai aktor penting, seperti individu, kelompok elit, birokrasi, korporasi, organisasi internasional dan gerakan sosial yang berperan di tengah arena hubungan antarbangsa. Sehingga konstruktivisme berbeda dengan neo-neo yang memposisikan negara sebagai satu unit aktor utuh.

Intervensi konstruktivisme membuat pengetahuan dan penelitian HI yang menyoroti perilaku kebijakan luar negeri berbeda secara ontologis dan epistemologis. Dari aspek ontologi, konfigurasi aktor yang mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri bersifat plural. Dalam perspektif neo-neo kebijakan luar negeri dirumuskan dan dijalankan oleh negara berdaulat diwakili elit pemerintahan individu dan kelompok beserta para diplomat. Sedangkan dari kaca mata konstruktivis, proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan melibatkan relasi antara struktur negara dengan elemen kekuatan masyarakat. Karakteristik interaksi politik antaraktor tidak melulu didominasi oleh kompetisi kepentingan material, tetapi lebih kompleks melibatkan ide, nilai dan institusi.