"Di Jabodetabek seluruhnya seratusan (importir), namun yang ditengarai KPPU melakukan kartel ada 24. Termasuk ini (PT Widodo Makmur Perkasa) dan di Dadap, Tangerang, yang diungkap Bareskrim," ujar Kepala Sub Direktorat Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, AKBP Agung Marlianto, di tempat penggemukan dan penjualan sapi impor PT Widodo Makmur Perkasa, di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/8).
Untuk mengatasi masalah ini, KPPU menyatakan, pemerintah harus konsisten menerapkan tataniaga secara utuh. Apabila sisi hulu diintervensi dengan pembatasan pasokan, maka di sisi hilir pemerintah harus melakukan intervensi antara lain melalui penetapan harga di tangan konsumen serta kewajiban menjaga ketersediaan produk di pasar.
Resufle Kabinet
Resufle Kabinet rupannya belum cukup ampuh untuk meredam harga daging sapi, karena harga di pasar tradisional masih relative tinggi. selama pertumbuhan ekonomi nasional terhambat belanja modal pemerintah, maka penyerapan belanja modal harus digenjot. Jika investasi langsung dianggap belum maksimal, reshuffle kabinet harus dijadikan momentum untuk meningkatkannya. Begitu pula jika pemerintah menganggap kinerja ekspor bisa diperbaiki dan konsumsi rumah tangga masih bisa dipacu. Yang perlu diingat, pasar butuh aksi nyata yang benar-benar dapat memperbaiki perekonomian nasional. Tindakan yang semata berorientasi janji dan pencitraan cuma bisa menghasilkan sentimen positif semu. Reshuffle kabinet hingga seribu kali pun tak akan ada artinya jika para menteri di Kabinet Kerja tidak juga bekerja. Semua pihak harus rela untuk bahu membahu bekerja sama menuju satu niat bersama menuju ke swasembada pangan . Akankah kita benar benar dapat mewujudkan kemerdekaan ini ?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H