Kementerian Dalam Negeri memberi teguran kepada 72 kepala daerah yang menjadi bakal calon dalam Pemilihan Serentak 2020. Teguran dilayangkan karena mereka tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada saat mendaftar di KPU setempat.
Seperti ramai diberitakan sejumlah bupati/wali kota terlihat mengerahkan massa pendukung pada acara deklarasi pencalonan dan mengikuti tahapan pendaftaran calon. Kerumunan dan konvoi massa yang terjadi berpotensi menyebabkan penularan virus Covid-19 makin tak terkendali.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sebanyak 243 pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 saat pendaftaran bakal pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Partai politik dan bakal pasangan calon tidak menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan membawa pendukung dan melakukan pengerahan massa sehingga jarak antar pendukung tidak memperhatikan physical distancing.
Prosedur pendaftaran pasangan calon telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.
Pasal 49 ayat 3 menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tata cara pendaftaran bakal pasangan calon, dengan ketentuan hanya dihadiri Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik pengusul dan bakal pasangan calon; dan/atau bakal pasangan calon perseorangan.
Pasangan calon agar tidak mengajak massa pendukung dalam jumlah yang besar, tidak menciptakan kerumunan atau arak-arakan massa. Pasangan calon cukup didampingi tim kecil, yang terdiri atas perwakilan parpol pengusul dan petugas yang menyiapkan dokumen administrasi pendaftaran.
Mengapa masih ada bakal pasangan calon yang ngotot mengumpulkan massa padahal sudah ada aturan yang melarang? Mungkin mereka masih berpedoman dengan aturan lama sebelum pandemi atau sengaja ingin unjuk kekuatan (show of force) pendukung yang ada dibelakangnya. Kita sangat menyayangkan tindakan tersebut dilakukan oleh pemimpin daerah yang semestinya taat pada peraturan.
Pikiran dan perilaku calon pemimpin yang abai terhadap keselamatan warga menunjukan rendahnya kesadaran dan kepedulian. Tahapan pendaftaran yang sudah berlangsung mencerminkan adanya calon kepala daerah yang tidak patuh terhadap aturan. Publik dapat meraba komitmen calon kepala daerah yang masih membuat kerumunan dan keramaian ditengah pandemi.
Sejak awal semestinya para kandidat menyadari bahwa tahapan pelaksanaan pilkada tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Kewajiban bagi para calon dan tim sukses untuk memberikan edukasi kepada para pendukung agar selalu menaati aturan pencegahan penyebaran Covid-19.
Pengerahan massa seharusnya tidak dilakukan karena dapat mengancam keselamatan setiap orang. Setiap kandidat harus menahan diri agar tidak mengadakan arak-arakan, pawai atau kegiatan lain yang memobilisasi banyak orang. Tantangan bagi calon kepala daerah saat ini adalah menampilkan gagasan programatik daripada mengerahkan pendukung untuk memenuhi lapangan atau jalanan.
Pilkada 2020 di tengah pandemi diharapkan dapat mengubah cara berkampanye yang tidak lagi simbolik dan tradisional. Para kandidat dan tim pemenangan calon akan dipaksa lebih kreatif menemukan inovasi baru dalam melakukan kampanye dialogis melalui perbincangan sosial yang lebih naratif dan edukatif.
