Pemilihan Kepala Daerah Serentak 9 Desember 2020 memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung. Ratusan bakal calon Gubernur, Bupati dan Wali Kota mulai tebar pesona untuk berkontestasi pada pesta demokrasi lokal di 270 daerah.
Mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi; politisi, pengusaha, selebriti dan tak ketinggalan putra presiden serta putri wakil presiden. Sedari sekarang publik mesti mencermati rekam jejak dan sepak terjang para kandidat agar mempunyai bekal yang memadai sehingga bisa menentukan pilihan secara rasional.
Masyarakat berharap pemimpin yang terpilih adalah sosok yang mempunyai kompetensi dan integritas untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Jika berkaca dari hasil pilkada sebelumnya tidak sedikit kepala daerah yang terpilih kinerjanya tak seperti yang diharapkan.
Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 hingga 2020 jumlah kepala daerah terpidana kasus korupsi sebanyak 143 orang. Alih-alih bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat malah menambah daftar panjang koruptor di tanah air.
Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merefleksikan demokrasi yang menjunjung kedaulatan di tangan rakyat. Pilkada langsung bisa menjadi indikator pengukuran partisipasi serta pemahaman politik masyarakat. Konstituen juga akan lebih mengenal calon pemimpin beserta visi dan misinya.
Sebaliknya kelemahan sistem pilkada langsung diantaranya menyedot anggaran yang besar. Membuka ruang terjadinya praktik politik uang dan cost politic menjadi sangat besar mesti ditanggung oleh para kandidat. Dampaknya memicu praktik korupsi oleh kepala daerah disaat menjabat untuk mengembalikan modal pencalonan.
Sistem pemilihan langsung membutuhkan kerja keras dari pasangan calon kepala daerah supaya rajin berinteraksi dengan masyarakat. Banyak cara dilakukan agar sosoknya dikenal oleh masyarakat seluas-luasnya. Sehingga tidak heran jika partai politik memilih jalan pintas dengan mengusung public figur atau selebritas yang sudah populer.
Sejumlah konsultan politik menyebutkan tiga faktor yang harus dimiliki oleh kandidat kepala daerah agar dapat memenangkan pemilihan, yaitu;
Popularitas, adalah tingkat keterkenalan seorang figur di mata masyarakat. Popularitas seorang figur merupakan modal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian publik. Popularitas tersebut nantinya akan dapat mendongkrak elektabilitas figur tersebut dengan membangun pencitraan, baik secara langsung di masyarakat maupun melalui berbagai media massa.
Akseptabiltas, adalah tingkat penerimaan/kesukaan pemilih terhadap calon. Banyaknya aspek yang menjadi pertimbangkan publik untuk menilai dan menerima kandidat karena harus melalui proses berfikir bagi para pemilih. Diantaranya adalah kualitas, kompetensi, integritas, profesionalitas, personalitas, perilaku, prestasi, reputasi, kepemimpinan, visi dan lain-lain. Secara keseluruhan, tahap akseptabilitas menjadi momen krusial (paling penting) bagi kesuksesan calon.
Elektabilitas, adalah tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih sesuatu, baik itu seorang figur, lembaga atau partai dimana informasi tersebut didapatkan dari hasil berbagai survei. Secara umum untuk meningkatkan elektabilitas seorang kandidat maka harus populer dan memenuhi kriteria keterpilihan, misalnya dikenal baik oleh masyarakat luas, terbukti memiliki kinerja yang baik, mempunyai prestasi di bidang tertentu dan memiliki rekam jejak yang positif di bidangnya.
