Parpol semestinya melakukan fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang baik dan berjenjang, bukan cuma merekrut caleg secara instan menjelang pemilu. Parpol ibarat sekolah menjadi tempat di mana masyarakat dididik dan dilatih menjadi calon pemimpin. Parpol mempunyai standar yang baku dan jelas, kapan seorang kader pantas dicalonkan menjadi kepala daerah atau anggota legislatif.
Tantangan yang dihadapi saat ini ketika masyarakat masih menggantungkan pilihan kepada figur karismatik sebagai pimpinan parpol. Perekrutan anggota parpol sebaiknya mengutamakan etika moralitas, berintegritas, berpendidikan dan cerdas karena merupakan bagian perekrutan calon pemimpin sejak dini.
Calon pemimpin negara direkrut sejak awal oleh partai politik. Mereka digodog untuk bertugas menyebarkan ideologi partai dan mendiskusikan isu-isu terkini serta memobilisasi dukungan agar terpilih. Parpol yang profesional dan sehat mempunyai sumber-sumber dana yang memadai sehingga mempunyai sikap kemandirian dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Kedua, Menerapkan sistem pemilu yang hemat. Sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan warga negara memilih atau mencoblos para wakil rakyat. Kita sudah mempunyai pengalaman menggunakan sistem proporsional tertutup di masa orde baru dan sistem proporsional terbuka pada pemilu era reformasi. Harus diakui bahwa setiap sistem mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing.
Sistem proporsional tertutup menjadikan elit parpol memiliki kuasa yang luar biasa untuk menentukan kader menempati nomor urut tertentu. Sistem ini memberi peluang menguatnya oligarki di tubuh parpol tapi dianggap mampu menekan biaya politik lebih rasional.
Sistem proporsional daftar terbuka yang diterapkan saat ini menyulap pemilu tidak ubahnya seperti pasar bebas. Caleg yang berkantong tebal memiliki peluang terpilih lebih besar. Sistem ini dinilai mampu mendekatkan pemilih dengan wakil rakyat yang dipilihnya. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit yang menilai model ini justeru hanya menguntungkan para cukong dan bandar politik.
Banyak varian sistem pemilu dan pada akhirnya kita harus mempertimbangkan pilihan yang paling efisien dan efektif dalam pelaksanaan. Prinsipnya pemilu harus memberi jaminan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara mudah dan sederhana.
Ketiga, Memastikan rakyat yang berdaulat. Demokrasi modern memosisikan rakyat sebagai aktor kunci pembangunan. Bukan malah dimarjinalkan sebagai pemanis polesan gincu demokrasi prosedural. Rakyat seharusnya menjadi subjek dalam praktik berdemokrasi yang sebenarnya.
Demokrasi yang dipahami secara teori ‘one man one vote’ menegaskan bahwa rakyat yang menjadi tuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai jargon demokrasi yang menyatakan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka kewajiban bersama untuk membuktikan. Bung Karno pernah mengatakan ada parlemen tapi tidak membawa keadilan bagi rakyat.
Pelaksanaan pemilu sebagai implementasi kebijakan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan sebagai ruang bagi rakyat berperan aktif dalam menentukan pemerintahan. Pemilu harus menjamin bahwa kedaulatan rakyat benar-benar tercermin dalam penyelenggaraan negara yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Bung Hatta menyebut bahwa demokrasi dapat berjalan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada diri pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi elite adalah energi terpenting demokrasi yang seharusnya senantiasa terjaga agar tidak melemah. Tantangan demokrasi kontemporer adalah mengembalikan keduanya untuk memulihkan daya dukung permusyawaratan rakyat agar esensi demokrasi tidak terpenjara oleh kontestasi kekuasaan.
