Jelang Debat Pilpres, Siapa yang Harus Lebih Agresif?

Pada tanggal 17 februari esok, akan diadakan pertunjukan besar dimana kedua paslon akan dipaksa untuk tampil "telanjang" di depan publik dimana konsep dan pemikiran kedua paslon diuji. Tema yang diusung pun menarik yaitu Energi, Pangan, Infrastruktur, Sumber daya alam, lingkungan hidup. 

Sedikit mereview debat kemarin mengenai penegakan hukum & HAM, saya selaku penulis agak sedikit menyayangkan dengan debat yang terkesan kaku dan diatur seperti cerdas cermat anak SD. Padahal pemikiran itu tidak akan mungkin dibatasi oleh waktu yang hanya diberi sekian menit untuk memaparkan persoalan bangsa yang sedemikian pelik. Untung saja pembatasan waktu dan sistem debat yang kemarin sudah direspon oleh KPU dan dapat dipastikan debat kedua ini akan berjalan jauh lebih menarik dan panas tentunya. Jadi siapa yang harus lebih agresif dalam debat kedua ini? menarik untuk diulas karena dampak dari debat ini cukup signifikan bagi para swingvoter yang masih belum menentukan pilihan. 

Kubu oposisi atau prabowo subianto pada penampilan didebat pertamanya menurut saya untuk sekelas oposisi kurang agresif dalam menyerang pemerintah, BPN bilang waktu itu prabowo sengaja menahan diri untuk menjaga keutuhan bangsa. alasan yang menurut saya utopis. Karena banyak sekali kasus yang sebenarnya bisa diangkat. Kasus Novel Baswedan misalnya. 

Prabowo saat itu harusnya mengangkat kasus ini karena kasus Novel bisa saja membuat petahana kalang kabut dan membuatnya berada di senjakala kekuasaan. Seluruh masyarakat indonesia tahu bahwa kasus Novel Baswedan ini sangat bernuansa politis, terbukti belum adanya tersangka satupun sampai hari ini. 

Nah poin ini yang Oposisi tidak angkat kemarin. Saya sebagai orang awam ingin tahu apa respon dari petahana ketika ditanyakan kasus ini. Karena sejujurnya Petahana dianggap tidak mampu menyelesaikan perkara ini, padahal Presiden dengan power yang dimiliki harusnya mampu menjamin bahwa proses hukum tetap berjalan. Yang tidak boleh itu kan intervensi keputusan hukum. tetapi memastikan bahwa keadilan ada bagi semua dan penegakan hukum ini terus berjalan itu adalah tugas presiden. 

Presiden harusnya memberikan ultimatum dalam sekian bulan kasus ini harus segera selesai, jika tidak Kapolri akan dicopot misalnya. Kan determinasi seperti itu yang dibutuhkan masyarakat sebetulnya. Sayang sekali kasus ini tidak diangkat ke permukaan, padahal ini akan menurunkan elektabilitas petahana secara signifikan dan oposisi akan tersenyum lebar karenanya. 

untuk mencegah hal itu terulang dan memaksa prabowo agar jauh lebih agresif sebagai oposisi. Saya akan membeberkan kira-kira ada beberapa poin yang bisa digunakan prabowo untuk menyerang habis petahana. Pertama, Prabowo bisa menyerang dari sektor infrastruktur yang pembangunannya terkesan dikebut dan kental dengan nuansa politis. Dimana buktinya? 

Menurut berita yang saya catut dari detik.com, bahwa tol trans jawa saat ini sudah rusak dan berlubang hanya 3 bulan pasca peresmian. kerusakan itu disinyalir karena pemilihan bahan baku konstruksi yang kurang baik dan terkesan asal kebut dan asal jadi. asal jadi inilah yang bernuansa politis. Karena kita semua tahu Tol Trans Jawa diresmikan di tahun politik, tepatnya November 2018 kemarin. untuk apa? tentu saja untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi di mata publik. 

Dan kemarin terbukti Jokowi bisa menjadikan alat itu sebagai media pencitraan yang positif dengan cara bepergian dari jakarta ke solo melalui darat. Tapi sebagai warga negara, saya menyayangkan apabila pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh hutang yang nantinya anak cucu kita yang bayar malah dijadikan objek politis. Sudah pakai uang rakyat, terus kualitasnya buruk lagi, kan begitu ironisnya. Nah prabowo bisa menyerang ini habis-habisan. 

Poin kedua, Prabowo juga bisa menyerang petahana dari sektor pangan, dimana pangan di rezim jokowi ini kondisi pangan begitu memprihatinkan. Kebijakan impor jokowi yang dinilai justru menghancurkan harga dasar dari petani, dan juga terjadinya miskomunikasi antar bawahan jokowi mengenai kebijakan impor beras yang beberapa waktu lalu sempat ramai, ini juga bisa dijadikan serangan mematikan. Ada indikasi permainan para bandar dan mafia disini yang begitu kuat. Tetapi tentu itu dibutuhkan pembuktian agar tidak asal tuding. 

Petahana dalam debat capres kali ini harus lebih tenang dan santai. karena berdasarkan debat pertama kemarin, jokowi terus menerus menyerang personal prabowo mengenai persoalan HAM. Padahal, petahana itu diserang bukan menyerang. menangkis bukan memukul. 

Jokowi diharapkan mampu memaparkan prestasi nya di bidang infrastruktur dan memastikan bahwa tidak ada unsur politis didalamnya. Dan mengenai pangan, jokowi harus memberikan  alasan yang masuk akal atas kebijakannya mengimpor pangan yang demikian masif di era pemerintahannya. Karena persoalan pangan ini bisa menjadi krusial, dan rentan diangkat oleh prabowo selaku oposisi. 

Kesimpulannya, debat capres ini harus dimanfaatkan oleh kedua paslon untuk memaparkan ide-ide yang mampu mengatasi beragam persoalan yang melanda negeri ini. Jadikan debat capres ini merupakan upaya negara untuk mencerdaskan bangsa sebagai yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945. Ini adalah momentum bagi rakyat untuk meyakinkan diri dalam menentukan pilihan dan juga kesempatan rakyat untuk melihat kedua paslon "ditelanjangi" seabis-abisnya jalan pikirannya. Salam.