Mohon tunggu...
Kkn
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lestari
Lagi Rame!
Musisi Gunakan Visual "Peringatan Darurat" di Panggung
PDI P Pilih Pramono Anung, Bukan Anies
Nada Tuli dan Darurat Demokrasi
Tip Memilih Formasi Jabatan pada CPNS Tahun 2024
Pilkada 2024 dan Putusan MK
Deklarasi Airin-Ade di Banten
Kamu pasti suka!
Dewi Yuliantika
Dewi Yuliantika Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Interest with politics

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kontestasi Hegemoni Permendikbud 30/2021: Dikotomi antara Progresif Vs Konservatif

24 November 2021   12:17 Diperbarui: 24 November 2021   19:16 307
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tirto.id. (2019). Kasus Agni Selesai di Luar Peradilan, Apa Hukuman bagi Pelaku?. Dikutip dari tirto.id pada 20 November 2021, pkl. 18.40.

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

permendikbud no 30 tahun 2021

hegemoni

kekerasan seksual

birokrasi dan pemerintahan

politik
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.