Digital Governance dalam Mendukung Upaya Perwujudan Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 2030)

Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 2030) merupakan suatu bentuk komitmen global dan nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. SDGs 2030 memuat 17 tujuan yang dikelompokkan ke dalam 4 pilar yaitu pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum dan tata kelola. Dalam praktiknya, SDGs merupakan penyempurnaan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang lebih komprehensif, yaitu melibatkan lebih banyak negara, memperluas sumber pendanaan, menekankan hak asasi manusia, serta membuka ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas), media, pelaku usaha, akademisi dan pakar untuk terlibat secara aktif. 

Setiap negara termasuk Indonesia tentunya perlu mewujudkan SDGs 2030, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan, serta menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga, sinergi kebijakan perencanaan di tingkat pusat dan daerah sangat diperlukan dalam upaya pencapaian target SDGs yang menjadi prioritas pembangunan nasional di setiap negara. 

Inovasi dan kemajuan teknologi digital dibutuhkan untuk mewujudkan SDGs 2030, termasuk dalam penerapan Digital Governance di sebuah negara. Tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana mengembangkan inovasi yang konkrit, tepat guna, dan berkelanjutan. Sehingga, dengan kemajuan teknologi yang amat pesat ini, setiap negara perlu bersiap diri dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia secara tepat, terutama dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital atau teknologi. 

Digital Governance mendukung terwujudnya SDGs melalui penyediaan layanan publik yang berkelanjutan, menyeluruh dan adil bagi semua orang. Penggunaan teknologi secara dominan digunakan oleh pemerintah dalam memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, digitalisasi di sektor publik memberikan peluang untuk mendukung pencapaian SDGs dengan meningkatkan efektivitas penyampaian layanan publik, termasuk menjangkau masyarakat yang tertinggal atau yang berada di pedalaman. Sehingga, layanan publik tersebar secara merata dan semua orang dapat mengakses layanan tanpa terkecuali. 

Bedasarkan laporan yang ditulis dalam White Book Indonesia: Digital for Future Economy & Inclusive Urban Transformation (2019), perkembangan teknologi digital yang pesat sangat berkaitan dengan upaya pemenuhan SDGs di sebuah negara. Penguasaan teknologi digital 89% berpengaruh pada kinerja sebuah negara dalam memenuhi target SDGs. Sehingga negara yang belum memiliki penguasaan teknologi digital yang mumpuni akan sulit mewujudkan SDGs 2030. 

Para pemimpin pemerintahan saat ini sedang menghadapi krisis pertanyaan tentang bagaimana cara terbaik dalam mewujudkan pelayanan sektor publik yang efektif sehingga tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Jawaban mayoritas negara di dunia, yaitu memanfaatkan teknologi berupa penerapan aplikasi digital. Melalui aplikasi digital, masyarakat (pengguna) dapat mengakses layanan dan program pemerintah secara cepat dan mudah. 

Teknologi semacam itu mendukung keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada publik, seperti apa saja program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta sudah sejauhmana program direalisasikan, dan sebagainya. Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena adanya keterbukaan (transparansi) pemerintah terhadap publik. Selain itu, masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintah dengan memberikan masukan dan saran melalui aplikasi digital seperti website pemerintah maupun aplikasi pelayanan publik. Maka dari itu, pengaplikasian teknologi dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital diperlukan, agar sejalan dengan upaya perwujudan Sustainable Development Goals 2030 (SDGs 2030).