Pasca UU TPKS: KemenPPPA Berkewajiban Menyelenggarakan Pelayanan Publik Melalui UPTD PPA yang Efektif dan Komprehensif

Dengan adanya pengembangan tugas yang dimandatkan oleh UU TPKS tersebut diharapkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara inklusif, efektif, efisien dan komprehensif. 

Pentingnya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan yang inklusif menimbang bahwa meningkatnya kasus kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan dan anak, namun juga terjadi pada konteks keberagaman lainnya baik penyandang disabilitas maupun mereka yang memiliki relasi intim lainnya dalam kekerasan berbasis gender. 

Lebih lanjut, pasca pengesahan UU TPKS tentunya dapat dilakukan setelah rancangan peraturan turunan tersebut disahkan. Berdasarkan hasil pemantauan media, tiga rancangan peraturan menteri (RPermen) dan empat rancangan peraturan presiden (RPerpres) telah dalam proses harmonisasi dan menanti untuk segera disahkan.

Pada kajian tahunan yang telah disusun, peneliti bidang sosial menilai pentingnya diimplementasikannya kebijakan ini menimbang bahwa kasus kekerasan seksual memerlukan penanganan yang tidak hanya menuntaskan masalah namun juga dapat dilakukan secara tersistematis. 

Meskipun dalam perjalanannya, penyelenggaraan pelayanan terpadu (UPTD PPA) telah banyak melakukan pelayanan terhadap masyarakat pelapor, namun dari hasil analisa bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan belum dilakukan secara tersistematis dan komprehensif.

Pelaksanaan Kebijakan UU TPKS Menjadi Harapan dalam Mencegah dan Melindungi Hak-hak Korban dari Tindak Kekerasan Seksual 

Pasca disahkannya UU TPKS menjadi instrument hukum yang memuat seluruh aspek baik pencegahan, penindakan serta proses rehabilitasi psikososial dari korban kekerasan seksual. 

Pemerintah beserta jajaran institusi terkait perlu saling bersinergi memantapkan setiap langkah rancangan kebijakan tersebut ke dalam bentuk hal yang lebih strategis seperti pemantapan kesiapan penyelenggaraan pelayanan melalui peningkatan keterampilan advokasi pencegahan dan penanganan korban. 

Hal ini penting diberikan menimbang tugas yang dimandatkan oleh UU  adalah bertujuan agar negara hadir tidak hanya menjamin adanya perlindungan hukum untuk semua namun juga memberikan rasa keadilan dalam memperoleh akses pelayanan yang sama. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya masyarakat mengawal UU TPKS ini agar dapat berjalan dengan semestinya.  

Dewi Rahmawati Nur Aulia