Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Menurutnya, gagasan bahwa berbagai posisi mempunyai kualitas otoritas yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Di dalam otoritas itu sudah ada kekuasaan, tetapi di dalam kekuasaan belum tentu ada otoritas. Kekuasaan adalah kemungkinan dalam suatu relasi sosial dimana seseorang melaksanakan kehendaknya tanpa memerlukan basis tertentu. Sedangkan, otoriter adalah kemungkinan untuk memerintah dalam sebuah kondisi spesifik tertentu yang dipatuhi oleh kelompok atau individu tertentu pula.
 Dalam analisis Dahrendorf, unsur kuncinya adalah otoritas yang melekat pada posisi. Bukan pada orangnya. Mungkin seseorang yang berada dalam posisi subordinat dalam satu kelompok, mungkin menempati posisi yang superordinat dalam kelompok lain. [4]Mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol, ditentukan di dalam masyarakat. Selain itu, Otoritas juga melekat pada peran, maka dari itu ketika ada otoritas maka relasi ini tidak sejajar atau timpang. Ketika ada orang yang mempunyai otoritas berarti mempunyai posisi yang superordinat, yang tidak memiliki maka disebut sebagai subordinat. Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari ejumlah unit yang ia sebut asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Karena masyarakat terdiri dari berbagai posisi, seorang individu dapat menempati posisi otoritas di satu unit dan menempati posisi yang subordinat di unit lain.
 Dalam konsep otoritas disebutkan bahwa yang menjalankan otoritasdan yang tunduk pada otoritas tersebut mempunyai kepentingan yang bertentangan sehingga orang yang menyadari akan kepentingan kelasnya dan membentuk kelompok konflik kelas untuk mengubah struktur otoritas tersebut. Otoritas tidak terletak dalam diri seseorang melainkan pada posisi. Letak otoritas ini pada posisi menyebabkan sifat otoritas tentatif dan dapat berubah pada tempat dan waktu yang berbeda. Dahrendorf menunjukkan bahwa kepentingan kelas bawah menantang legitimasi struktur otoritas yang ada. Kepentingan antara dua kelas yang berlawanan ditentukan oleh sifat struktur otoritas dan bukan oleh orientasi individu pribadi yang terlibat di dalamnya. Individu tidak harus sadar akan kelasnya untuk kemudian menantang kelas sosial lainnya.
 Otoritas yang secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Individu yang menduduki posisi otoritas atas diharapkan dapat mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar individu tersebut, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Peran yang ada dalam individu ini pun melekat juga pada posisi. Individu yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol. Ditentukan di dalam masyarakat. Di dalam otoritas bersifat absah, artinya sanksi dapat dijatuhkan pada pihak-pihak yang menentang.
Kelompok, Konflik, dan Perubahan
 Dahrendorf menganalisis konflik dengan mengidentifikasi berbagai peranan dan kekuasaan dalam masyarakat. Dahrendorf mengatakan bahwa kekuasan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan, karena individu yang memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang bertentangan, yaitu antara penguasa dan dikuasai atau yang kita sebut tadi superordinasi dan subordinasi. Dimana pertentangan ini terjadi karena golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan status quo yang dimilikinya, sedangkan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan selalu ada di setiap waktu dan dalam setiap struktur.
 Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa (orang  yang berkuasa) dan orang yang dikuasai  atau dengan kata lain atasan dan  bawahan. Kelompok dibedakan atas tiga tipe antara lain : Kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam  tipe  kelompok  kedua,  yakni  kelompok  kepentingan  dan  karena kepentingan inilah melahirkan kelompok ketiga yakni kelompok konflik sosial. Sehingga  dalam  kelompok  akan  terdapat  dalam  dua  perkumpulan  yakni kelompok  yang  berkuasa  (atasan)  dan  kelompok  yang  dibawahi  (bawahan). Kedua kelompok  ini mempunyai  kepentingan berbeda. Bahkan, menurut  Dahrendorf mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Mereka  yang  berada  pada  kelompok  atas  (penguasa)  ingin  tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka yang berada di bawah atau yang sedang dikuasi merasa ada  perubahan.  Dahrendorf  mengakui pentingnya konflik  mengacu  dari  pemikiran  Lewis  Coser  dimana  hubungan  konflik  dan perubahan  ialah  konflik  berfungsi  untuk  menciptakan  perubahan  dan perkembangan. Jika konflik  itu intensif, maka perubahan akan  bersifat radikal, sebaliknya jika konflik berupa kekerasan, maka akan terjadi perubahan struktural secara tiba-tiba. Kelompok diatas merupakan konsep dasar untuk menerangkan konfik sosial.
 Kelompok-kelompok tersebut merupakan konsep dasar untuk menjelaskan konflik sosial. Kelompok dalam masyarakat tidak pernah berada dalam posisi ideal sehingga selalu ada factor yang mempengaruhi terjadinya konflik sosial. Berkaitan dengan ini Dahrendorf mengatakan, jika anggota kelompok direkrut secara acak dan ditentukan oleh peluang, kelompok kepentingan dan kelompok konflik tidak akan muncul. Jika rekrutmen anggota kelompok berdasarkan struktur akan sangat memungkinkan munculnya kelompok kepentingan hingga kelompok konflik. Singkatnya, Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, perubahan dalam struktur itu sebabkan oleh kelompok yang melakukan tindakan. Bila konflik itu hebat, perusahaan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai tindakan kekerasan, akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba. Apa pun ciri konflik, sosiologi harus membiasakan diri dengan hubungan antara konflik dan perubahan maupun dengan hubungan antara konflik dan status quo.
 Dalam terminologi Dahrendorf, pada masa pos-kapitalisme, kepemilikan akan alat produksi (baik sosialis atau kapitalis) tidak menjamin adanya kontrol atas alat produksi. Diamembangun teori konflik dengan separuh penolakan, separuh penerimaan, dan modifikasi teori sosiologi Karl Marx. Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai menganalisa fenomena sosial. Teori kelas Marx dan teori konfliknya hanya relevan pada awal kapitalisme (awal revolusi industri) dan tidak lagi sesuai dengan masyarakat industri post kapitalis. Dahrendorf  berpendapat bahwa pekerjaan masyarakat semakin heterogen karena adanya peningkatan keterampilan, peningkatan persamaan, dan arti hak-hak warga dalam politik, peningkatan kemakmuran materiil masyarakat, peningkatan upah kerja, dan berdirinya berbagai mekanisme institusional dalam membahas isu konflik. Pemikiran Dahrendorf ini lebih bersifat umum karena bisa diterapkan pada masyarakat kapitalis maupun sosialis yang berpusat pada struktur otoritas perusahaan industri dari pola kepemilikan.
 Menurut Dahrendorf teori konfliknya adalah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Konflik memimpin ke arah perubahan dan pembangunan. Karena dalam situasi konflik, golongan yang terlibat konflik itu melakukan perubahan dalam struktur sosial. Dahrendorf melihat masyarakat selalu dalam kondisi konflik dengan mengabaikan norma-norma dan nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Dahrendorf menjelaskan, apa yang terjadi sangat tergantung pada pilihan orang yang melakukan peran. Suatu peran yang mengandung kekuasaan membawa harapan yang bertentangan yang dikaitkan dengannya.
Sumber :
