Analisa Orang Awam Mengapa BPJS Kesehatan Defisit

Tidak dilihat dari intelektual yang tinggi, yang paham benar mengapa BPJS Kesehatan mengalami defisit, tetapi hanya dilihat dari kacamata orang awam seperti saya belum banyak mengerti apa-apa tentang jaminan sosial ini. 

Berkat menonton berita seputar defisitnya BPJS Kesehatan di televisi yang hilir mudik berkali-kali membuat saya bertanya-tanya mengapa ini bisa terjadi? Setelah dipahami lebih jauh, program jaminan sosial BPJS Kesehatan ini memang sebuah program yang cukup berat dalam pelaksanaannya. Adalah bukan sebuah program yang sekali diluncurkan akan dengan mudah jalannya dan dipatuhi oleh sekian ratus juta jiwa penduduk Indonesia. 

Mengapa demikian? Karena proram ini sangat besar bergantung pada ratusan juta hati manusia di Indonesia, yang di mana sebuah ego menjadi penantang terbesarnya.

Mengapa saya katakan program BPJS Kesehatan memiliki penantang terbesar yang salah satunya adalah egoism yang bersemayam di hati manusia? Jangan pernah lupa salah satu hal yang akan menjadi penggerak bagi lancarnya program jaminan sosial ini adalah kesediaan dan ketepatan waktu peserta BPJS Kesehatan dalam membayarkan iurannya setiap bulan. 

Telah diterbitkan peraturan yang mewajibkan setiap Warga Negara Republik Indonesia mendaftarkan diri atau keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan mendapatkan sejumlah manfaat dari kepesertaan tersebut. Dengan skema bertahap yang sudah sangat baik pemerintah menetapkan sejumlah ketentuan agar secara perlahan namun pasti seluruh masyarakat terdaftar, namun dikarenakan satu dan lain hal masih ada yang belum mendaftarkan diri.

Setiap Warga Negara yang telah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan memiliki kartu kepesertaan diwajibkan membayar sejumlah dana tertentu setiap bulannya, dengan besaran yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kelas yang telah dipilihnya, serta sesuai dengan metode kepesertaan mereka apakah kepesertaan pribadi atau badan usaha. 

BPJS Kesehatan memang mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia menjadi pesertanya, tidak terkecuali dalam kondisi apapun. Hal inilah yang sebenarnya akan melatih setiap individu untuk menjadi pribadi yang lebih peduli dengan sesama, dengan dikatakannya program ini adalah program gotong royong bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Baik yang sedang sakit maupun yang tidak sedang sakit, yang berkekurangan maupun yang berkelebihan harta, dikenakan iuran dengan besaran tertentu dan dengan metode pembayaran tertentu. Terkecuali bagi mereka yang memang hidupnya sangat berada di bawah garis kemiskinan, tetap wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan namun dibebaskan dari iuran, tetapi positifnya mereka tetap berhak mendapatkan manfaat dari BPJS Kesehatan dengan skema tertentu.

Dari mana biaya pengobatan didapatkan bagi para peserta yang dibebaskan dari iuran? Tentu saja dari iuran peserta lainnya. Mengapa tidak sakit pun setiap peserta wajib membayar iuran? Mengapa sudah memiliki asuransi kesehatan lain namun tetap menjadi peserta BPJS Kesehatan? 

Mari kita kembali pada semangat gotong royong untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari seluruh iuran yang dibayarkan tepat waktu tersebutlah BPJS Kesehatan dapat melayani masyarakat dengan optimal, memberikan manfaat dengan maksimal, dan dapat menunaikan kewajibannya kepada banyak Rumah Sakit yang menjadi rekannya. 

Lantas menjawab judul di atas, diperkirakan apa yang menjadi salah satu penyebab BPJS Kesehatan defisit? Sudahkah kita membayar iuran dengan rutin dan tepat waktu? Bagi yang pernah atau tengah mengambil manfaat dari layanan kesehatan dengan menggunakan program BPJS Kesehatan, apakah telah rutin dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran?

Inilah salah satu hal sederhana namun cukup terasa dampaknya bagi setiap program yang diperuntukkan bagi masyarakat luas dan mengharapkan kemurahan hati serta pikiran yang terbuka. Mengapa kita harus membayar iuran BPJS Kesehatan, mengapa kita tidak sakit pun harus tetap membayar iuran, mengapa membayar iuran harus tepat waktu, mengapa sudah memiliki asuransi kesehatan lain tetapi kita harus tetap menjadi peserta BPJS Kesehatan, dan mengapa-mengapa lainnya yang sebenarnya pertanyaan tersebut hanya memiliki satu jawaban yaitu demi keberlangsungan kondisi masyarakat Indonesia yang sehat senantiasa. Itulah mengapa gotong rotong menjadi salah satu azasnya. Rasanya

Hal lain yang juga menjadi penyebab BPJS Kesehatan jika dilihat dari kacamata orang awam seperti saya adalah masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang belum menaati ketentuan terkait wajibnya mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui perusahaan. 

Kepesertaan yang seperti ini dapat disebut sebagai kepesertaan badan usaha, hal yang membedakan adalah iuran wajibnya dipotong melalui gaji atau upah yang mereka terima dan dibayarkan langsung oleh perusahaan kepada BPJS Kesehatan. Besar iuran yang wajib dibayarkan oleh peserta badan usaha sama besarnya dengan kepesertaan mandiri, hanya saja terdapat subsisi dari perusahaan untuk pembayaran iuran tersebut yang besarannya sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

Setiap badan usaha wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 6 ayat 1 dan 3, Pasal 11 ayat 1), dan skema kepesertaan yang satu ini seharusnya cukup mampu diandalkan oleh lembaga BPJS Kesehatan untuk menerima iuran peserta yang seharusnya rutin setiap bulan dipotong dari gaji pekerjanya dan disetorkan secara rutin pula kepada BPJS Kesehatan. 

Iuran yang rutin tentu dapat membantu operasional BPJS Kesehatan agar dapat konsisten memberikan pelayanan dan manfaat yang terbaik bagi pesertanya. Tetapi pada kenyataannya saat ini BPJS Kesehatan mengalami defisit dan masih berhutang ke sejumlah Rumah Sakit dengan besaran nominal yang tidak sedikit. Apakah skema kepesertaan badan usaha ini turut memberikan andil atas kondisi saat ini? Bisa jadi iya, karena ada pertanyaan penting yang masih menggantung yaitu apakah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia telah mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan? Bisa jadi belum semua dan kembali kepada alasannya masing-masing.     

Kembali pada poin pembahasan egoisme, individu kemungkinan menjadi lebih lengah dan abai jika harus menunaikan kewajiban pribadinya kepada Negara, lain ceritanya jika kewajiban tersebut ditunaikan bersama-sama dan dikelola oleh perusahaan tempatnya bekerja, sepertinya kondisi ini dapat lebih memudahkan. 

Selain itu, pembayaran iuran ke BPJS Kesehatan juga dapat lebih lancar, tidak ada individu yang berargumen lupa membayar, sibuk sehingga tidak sempat membayar dan alasan lainnya, karena pembayaran iuran telah dipotong langsung oleh perusahaan dari gaji masing-masing karyawan. 

Lantas bagaimana jika masih banyak perusahaan yang belum menaati peraturan tersebut? Mungkin ada alasan tertentu, namun semoga dapat segera comply dan mendukung program pemerintah yang sejatinya ditujukan bagi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, dengan cara segera mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.

Tentu saja terdapat banyak faktor yang mempengaruhi defisitnya BPJS Kesehatan, dua diantaranya yang dipandang dari kacamata awam saya adalah faktor tidak rutinnya peserta membayarkan kewajiban iurannya, dan yang ke dua adalah masih banyaknya perusahaan yang tidak comply terhadap peraturan pemerintah. 

Sebagai insan kecil yang memiliki dampak besar, sejatinya kita dapat menunaikan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dengan konsisten dan tepat waktu. Jika mungkin kita masih enggan kalau harus beralasan mendukung program pemerintah, mungkin dapat dialihkan cara pandangnya yakni diniatkan hanya untuk membantu sesama. Karena setiap perbuatan baik pasti mendapatkan ganjaran yang jauh lebih baik.

(dnu, ditulis sambil mikir kenapa Senin besok ngga tanggal merah aja sekalian hahaha..., 16 November 2018, 16.18 WIB)