Mohon tunggu...
Dewi Ningrum
Dewi Ningrum Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ahok dan Pancasila

20 Februari 2017   22:20 Diperbarui: 20 Februari 2017   22:46 1405
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sebagai orang yang hidup di Indonesia, pastinya tahu dasar negara Indonesia, Pancasila, dengan kedudukannya sebagai falsafah hidup dan cita-cita moral. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa ditawar oleh setiap warga negara, apalagi para pemimpinnya, yang pastinya berkewajiban menciptakan lingkungan dan kebijakan yang mendukung terwujudnya nilai-nilai dalam Pancasila. Maka sederhananya, Negara melalui para pemimpinnya wajib untuk menjalankan Pancasila dengan menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung.

Dua bulan terakhir, media sosial saya penuh dengan berbagai pemberitaaan tentang pilkada DKI. Berbagai postingan yang ingin menggambarkan “siapa yang layak menjadi Pemimpin DKI”. Berita-berita, baik yang benar maupun hoax, semua di-share, harapannya cuma 1, menampakkan kandidat yang dijagokannya lebih baik dari yang lainnya. Yang mengusik saya justru adalah penyataan “kebhinekaan” yang dilontarkan oleh pendukung salah satu paslon. Kenapa mengusik, karena pernyataan dari paslonnya yang cukup aneh. Alih-alih mengacu kepada sila-sila dalam pancasila, yang dinyatakan adalah "pancasila lengkap jika suatu hari minoritas menjadi presiden". Berita tersebut dapat dilihat di sini .

Bagi saya, kalau memilih pemimpin di Indonesia termasuk Pemimpin di jakarta dapat menggunakan kriteria yang sederhana yaitu apakah ia menjalankan Pancasila secara penuh dalam kehidupan sehari-harinya. Jika ada orang yang mencalonkan diri, namun kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan Pancasila atau masih banyak yang ia lakukan tidak sesuai dengan Pancasila, tidak usah dipilih. Lagi-lagi alasannya simple, karena kita mau mencari pemimpin di Indonesia, pemimpin yang mengajak setiap warganya untuk mengamalkan Pancasila.

Kembali ke “kebhinekaan”, salah satu orang sekaligus pemimpin yang dicitrakan mewakili “kebhinekaan” adalah Ahok. Sesuai dengan penjelasan di atas, saya tertarik melihat Ahok lebih dalam khususnya terkait dengan Pancasila. Pembahasannya tentunya lebih kepada apakah Ahok mampu menjalankan sila-sila dalam pancasila? Untuk mengingatkan, saya tuliskan terlebih dahulu sila dalam Pancasila.

1. Ketuhanan yang Maha esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradap

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita lihat secara sederhana satu persatu.

1. Sila ketuhanan yang maha esa.

Sila ini secara eksplisit jelas menuntut setiap warga negara berketuhanan yang maha esa. Dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama ini jelas mewajibkan setiap warga negaranya berketuhanan tentunya sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Karena ada beberapa agama yang diakui oleh negara, maka konsekuensinya jelas, Pancasila mewajibkan setiap warganya untuk menghormati agama orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Peran pemerintah dengan beragamnya agama di Indonesia adalah memajukan toleransi dan kerukunan beragama.

Pertanyaannya, Apakah Ahok melaksanakan sila pertama?

Jawabannya silakan direnungkan. Silakan browsing berita tantang Ahok, pastinya sangat mudah. Berikut beberapa referensi yang sempat saya lihat terkait dengan pemberitaan tersebut misalnya bisa dilihat di sini dan di sini. Saya tidak melihat kontennya, karena bisa jadi ada perdebatan, tapi coba lihat sikapnya terhadap agama orang lain. Menurut Anda, bagaimana tindakan Ahok dalam pernyataan ataupun pemberitaan di atas? Justru ia cenderung mengolok-oloh bagian dari ajaran agaram orang lain.

2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sila ini menunjukkan kewajiban setiap warga negara untuk mengakui dan memperlakukan setiap warga negara sebagai sesama manusia yang memiliki martabat, hak dan kewajiban asasi. Hal Ini menunjukkan wajibnya sikap menjunjung martabat dan hak asasi setiap warga negara melalui tindakan yang adil serta beradab, tanpa terkecuali.

Pertanyaannya, Apakah Ahok melaksanakan sila kedua? Apakah Ahok memperlakukan setiap warga negara secara adil dan beradap? Banyak berita yang sudah bisa memperlihatkan bagaimana Ahok sebagai pemimpin dalam bersikap terhadap warganya. Misalnya berita di sini , di sini dan di sini. Berita terakhir ini unik, mengapa? Karena Ahok sebagai pemerintah dinyatakan kalah di pengadilan, artinya Ahok salah dalam bertindak kepada warganya.

3. Sila Persatuan Indonesia

Sila ini menuntut setiap warga negaranya untuk menjaga persatuan, tidak bertindak memecah belah. Sila ini juga menuntut warganya untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara indonesia melalui sikap solider terhadap sesama warga negara.

Pertanyaannya, Apakah Ahok melaksanakan sila ketiga? Istilah SARA tentunya bukan hal yang asing bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana dengan rujukan link berikut di sini. Banyak pihak yang justru mengatakan Ahok memecah belah persatuan.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Sila ini, mengajak masyarakat untuk peka dan ikut serta dalam dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara sesuai dengan tanggung jawab dan posisinya. Dalam posisi pemerintah, wajib untuk mengakui dan menghargai kedaulatan rakyat secara demokratis tanpa diskriminasi melalui wakil-wakilnya. Negara melalui pemerintah wajib mendengarkan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa kecuali.

Pertanyaannya, Apakah Ahok melaksanakan sila keempat?

Contoh berita bagaimana Ahok menempatkan rakyat dan atau wakil rakyat dapat dilihat di sini dan di sini. Ahok tidak berkoordinasi dengan DPRD, padahal DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila ini menunjukkan kewajiban negara melalui pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya. Kesejahteraan yang dimaksud adalah untuk seluruh warga baik kesejahteraan lahir maupun batin. Negara wajib memperhatikan kondisi warganya khususnya yang lemah agar tdak terjadi kesewenang-wenangan dari pihak yang lebih kuat.

Pertanyaannya, Apakah Ahok melaksanakan sila kelima?

Silakan dinilai sendiri. Tetapi minimal kita bisa merujuk berita-berita yang menyangkut orang banyak di sini maupun secara perorangan di sini dan di sini. Berita tentang kalahnya ahok di pengadilan baik untuk kasus personal masupun kasus gugatan penggusuran, pastinya menunjukkan “keadilan sosial” yang diharapkan masih jauh dari yang diharapkan.

Jadi, silakan Anda menilai, apakah Ahok sebagai pemimpin berhasil melakukan sila-sila yang ada dalam pancasila? Setelah itu Anda bisa menggambarkan, apakah Ahok layak untuk dijadikan pemimpin DKI selanjutnya?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun