Bukti nyata hukum kurang ditegakkan yaitu masih adanya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Contohnya seperti kasus di atas, yaitu kecurangan seleksi masuk universitas. Kasus lain ada seorang netizen yang menyetujui kritikan Bima dan membagikan pengalamannya saat melamar pekerjaan. Dia diberikan pertanyaan mengenai suku dan saudara. Jika memiliki sanak saudara yang bekerja di tempat tersebut, maka akan mudah untuk diterima.
Istilah dinasti kerajaan juga tidak asing lagi di lingkungan pemerintahan. Hal ini membuat masyarakat biasa tidak mendapat kesempatan yang luas untuk merasakan posisi tersebut. Birokrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan juga mengakibatkan daerah Lampung tidak maju-maju.
5. Pemerintah yang anti kritik
Pejabat daerah cenderung menutup mata dan telinga dari para rakyatnya yang merasakan penderitaan. Di era cepatnya penyebaran informasi, seharusnya dapat menjadi suatu hal positif untuk mendengar aspirasi-aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya sebagai aksi nyata dalam menjalankan kewajibannya.
Permasalahan kompleks seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Lampung, namun juga daerah lain Indonesia. Viralnya berita mengenai Lampung bisa dijadikan pembelajaran bagi daerah lainnya agar selalu berbenah diri dan melakukan pembangunan yang mengutamakan rakyatnya dengan menerapkan kejujuran, tanggung jawab yang tinggi, tegas pada hukum, serta terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
