Meskipun 2024 disebut-sebut sebagai tahun peralihan generasi dalam politik, nampaknya suksesi yang sama kecil kemungkinannya untuk terjadi di internal beberapa partai politik. Sebut saja PDIP yang hendak kembali menunjuk Megawati sebagai ketua umumnya pada kongres yang akan dilaksanakan Agustus nanti (Kompas, 20 Juni 2019).
Keputusan-keputusan seperti ini sebetulnya tidak mengejutkan mengingat kondisi partai politik di Indonesia yang sangat kental dengan personalisasi.
Personalisasi partai politik salah satunya dapat dicirikan dengan melekatnya seorang figur sebagai imej atau identitas partai-yang sekaligus menggantikan peran ideologi atau identifikasi lainnya-serta besar dan langgengnya pengaruh figur tersebut di dalam partai (Budiatri et al, 2018).
Dengan ciri-ciri tersebut tentu mudah sekali memetakan partai-partai di Indonesia yang mengalami personalisasi: Partai Demokrat dengan figur SBY, Partai Gerindra dengan figur Prabowo, PDIP dengan figur Megawati, Partai Hanura dengan figur Wiranto, dan sebagainya.
Banyak faktor yang membentuk tren ini, mulai dari faktor ketokohan dan pendanaan, sampai faktor sistem politik, sistem pemilu dan sistem kepartaian yang diterapkan di Indonesia (Budiatri et al, 2018).
Personalisasi menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap terbentuknya kultur yang tidak demokratis dalam suksesi kepemimpinan partai politik.
Dengan peran yang begitu sentral, partai menjadi sangat bergantung terhadap figur tertentu yang biasanya adalah pendiri dan/atau ketua umum sekaligus calon presiden dari partai itu sendiri.
Ketergantungan tersebut melanggengkan pengaruh figur dalam partai sehingga sebetulnya tidak mengejutkan apabila dalam kasus PDIP Megawati menjabat sebagai ketua umum sampai 20 tahun lamanya. Selain itu, figur sentral dalam partai seringkali membawa keluarganya untuk mengisi pos-pos penting di partai.
Di samping untuk memperkuat posisi figur tersebut, hal ini juga dilakukan untuk mempersiapkan figur lain yang akan menggantikannya kelak (Budiatri et al, 2018).
Misal, Partai Demokrat disebut-sebut sedang mempersiapkan AHY untuk menggantikan posisi SBY. Patrimonial.
Dengan begitu dinasti politik pun terbentuk dan kekuasaan partai akan berputar di lingkaran yang itu-itu saja. Hal-hal ini pada akhirnya menghambat proses suksesi kepemimpinan yang demokratis dalam partai politik.
