Masalah Moral Hazard dan Kegagalan Demokrasi

Belum lagi pemandangan jomplang di Pulau Belitung yang aku kunjungi beberapa tahun lalu bersama anakku bungsu, Teteh. Maksudnya jomplang itu adalah kehidupan rakyat biasa yang minim dibandingkan dengan sumber daya alam yang seharusnya bisa menjadi sumber kesejahteraan rakyat di Belitung. Hhhmmm ... Rupanya ada penjahat berkeliaran di sana yang merampok uang negara.

Begitu juga ketika aku berkunjung ke Pulau Bintan. Tetangga dekat dengan Pulau Batam. Saat turun dari kapal cepat, pemukiman tampak kumuh. Rumah sederhana saja di sepanjang jalan. Namun, saat memasuki kawasan Lagoi bagai pindah alam. Iya ... Jomplang sekali. Bangunan hotel mewah bahkan super mewah dengan harga sewa permalam dari jutaan hingga ratusan juta. Driver yang mengatar juga bilang, "Hasil alam di sini tak terlalu dirasa manfaatnya oleh kami-kami ini. Sepertinya dibawa segelintir orang saja." Rupanya segelintir orang itu ya penjahat yang merampok uang negara.

Aku berkunjung ke kawasan Lagoi Bintan. Sumber gambar dokumen pribadi.

Cacat moral atau moral hazard terjadi di banyak tempat. Permasalahan cacat moral muncul karena sifat oportunis dalam struktur hubungan politik masyarakat dan pemerintah. Siapa yang paling merugi? Tentu saja masyarakat karena informasi, kekuasaan, dan aset lebih dikuasai oleh penyelenggara pemerintah. Pejabat publik dan sekutunya mampu mengelola aset dan kekuasaan (bahkan untuk kepentingan mereka sepenuhnya) kemudian melakukan disinformasi.

Moral hazard yang terjadi di Indonesia diperparah oleh struktur politik dan hubungan antara masyarakat dan pejabat publik. Perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi tidak lagi sebagai kegiatan individu-individu yang tertutup. Namun, telah dijadikan sebagai kegiatan bersama yang sistematis.

Kedua tentang harapan tegaknya demokrasi di negara Indonesia tanpa dicederai oleh tindakan yang melanggar etika. Hukum seharusnya ditegakkan dan tidak berpihak kepada seseorang karena jabatannya. Apalagi hukum di bolak-balik sesuai kepentingan seseorang dan sekelompok orang tertentu. Pelecehan terhadap hukum dilakukan untuk memuluskan keinginan berkuasa. 

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ingin berkuasa. Asalkan jalan yang dipilih sesuai aturan. Boleh saja dan itu adalah hak semua warganegara Indonesia yang memenuhi syarat. Asal jangan merubah syarat-syaratnya karena tidak memenuhi agar bisa ikut menjadi kontestan. 

Hari beranjak siang. Ada aktifitas sosial yang harus aku lakukan. Tulisan ini dibuat untuk mengingatkan diri sendiri agar tidak terjerumus pada dua hal yang menjadi keprihatinan banyak orang. Bukan hanya aku saja yang merasa prihatin. Aku yakin seyakin-yakinnya ... Di negara Indonesia masih banyak orang baik, orang jujur, orang amanah, dan orang adil bijaksana. Semoga Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah menguatkan rakyat Indonesia agar terus berusaha menjadikan negara ini lebih sejahtera dan bermartabat.

Aku pernah menulis buku yang di dalamnya terdapat kajian tentang korupsi di Kota Cirebon. Pengalaman meneliti selama lima tahun APBD Kota Cirebon dan menuliskannya di sini: Bukan Kota Wali : Buku Uji Nyali Sebagai Penulis

Buku berjudul 'Bukan Kota Wali' Relasi Rakyat-Negara dalam Kebijakan Pemerintah Kota yang aku tulis tahun 2006. Sumber gambar dokumen pribadi.

Inilah ayat-ayat anti korupsi yang pernah aku kumpulkan. Oya ... Pertanyaan menarik. Mengapa orang masih takut melawan korupsi?