Aku Bersyukur Jadi Warga Jakarta

Pertama kali tinggal di Ibukota Negara Indonesia, DKI Jakarta pada tahun 1976. Saat itu aku berumur 6 tahun dan mulai sekolah di SD Muhammadiyah 07 Tebet Barat Jakarta Selatan. Bapakku sedang menempuh kuliah lanjutan untuk menjadi dokter spesialis di Universitas Indonesia, Salemba.

Jakarta tempo dulu, era tahun 70-80an yang aku alami cukup berkesan. Ada jalan empat lajur dari ujung Cililitan hingga Bunderan Semanggi. Rumah keluargaku semula di kawasan Pancoran. Lalu pindah ke Kramatjati, dekat terminal Cililitan. He3 ... Sekarang sudah jadi PGC dan terminal Transjakarta. Nah ... Kisah ber-transportasi ria di Jakarta yang membuatku bersyukur jadi warga ibukota. Aku beneran warga Jakarta loh! KTP-ku di keluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta -Jakarta Timur. 

Jaman SD aku masih mengalami naik angkutan umum oplet, bemo, helicak, becak, dan bis Mayasari Bakti berwarna hijau serta bis Patas Damri warna biru. Waktu SMP pernah diajak naik bis tingkat ... Wooowww happy pake bingitsss. Oya ... Aku waktu SMP selalu naik oplet pulang pergi. Dari Kramatjati ke Hek SMPN 49 Jakarta. Kendaraan berbody kayu yang unik ini sekarang tak lagi beroperasi. Begitupun kendaraan jenis lainnya. Namun ... Tetap saja dijamannya transportasi Jakarta paling top dibandingkan daerah lain.

Teteh menuju Kawasan wisata pantai Ancol menggunakan Transjakarta (Dok. pribadi)

Masa kekinian pun, Jakarta memiliki beragam jenis transportasi publik yang menyesuaikan dengan status kota sebagai Ibukota. Tak kalah dengan kota-kota modern di mancanegara, Jakarta punya KRL, Metro MRT, Transjakarta, LRT, dan Jaklingko.

KRL menjadi alternatif transportasi saat Teteh bepergian dalam kota bahkan hingga ke Bogor (Dok. pribadi)

Teteh senang menggunakan transportasi publik ketika bepergian di dalam kota Jakarta. Bahkan hingga ke Bogor Teteh pernah menggunakan KRL. Begitupun dengan MRT sudah sering mengantarkan Teteh menuju berbagai tempat di Jakarta.

Stasiun MRT di bawah tanah dengan teknologi modern (Dok. pribadi)

Hal kedua yang membuatku bersyukur menjadi warga Jakarta adalah keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Tahun 2020 di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, Jakarta meraih nilai IPM 80,77. Capaian ini menempatkan Jakarta sebagai peraih ranking tertinggi di Indonesia. Rata-rata nasional adalah 71,94.

IPM DKI Jakarta (sumber IG @dkijakarta dan @aniesbaswedan)

Apa itu IPM ? IPM singkatan dari Indeks Pembangunan Manusia yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, seperti umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indikator penting mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia yang menentukan peringkat/level pembangunan suatu wilayah.

Alhamdulillah ... Aku merasakan semakin berkurangnya daerah kumuh di Jakarta. Kebersihan kota semakin meningkat dengan adanya Pasukan Ornge yang bekerja keras menyapu, mengangkut, dan membuang sampah pada tempatnya. Petugas kebersihan yang mengangkut sampah di lingkungan rumahku selalu tepat waktu mengangkut sampah. Lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat.

Puskesmas pun berbenah dan makin meningkat pelayanannya. Ada kejadian anakku harus buka jahitan di kakinya di Puskesmas dekat rumah. Berbekal KTP DKI Jakarta (karena biasanya kami ke Rumah Sakit rujukan dari kantor). Ternyata mudah, nyaman, dan murah. Dokter dan susternya ramah. Begitupun saat membuat Surat Keterangan Sehat untuk keperluan kuliah, kami dilayani dengan baik.

Di masa pandemi Covid-19, ada inovasi dari PD. Pasar Jaya yang sangat membantuku memenuhi kebutuhan bahan makanan. Ketika harus di rumah saja, maka urusan belanja tinggal klik tulis pesan di WhatsApp nomor yang terdaftar. Pesanan pun diantar sampai depan pagar rumah. Keren banget! Aku bisa membeli sayuran, buah-buahan, ikan, ayam, daging, dan bumbu-bumbu lewat online tanpa harus ke pasar.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumahku Rp.0,'. Ini hal ketiga yang membuatku bersyukur. Kok bisa gratis begitu sih ?! He3 ... Bukan gratis tapi Rp. 0,- untuk bumi dan bangunan yang nilai NJOP-nya di bawah satu milyar rupiah. Sebelum Gubernur Anies Baswedan menjabat, aku masih harus membayar PBB sekitar tiga ratus ribuan rupiah. Nah ... Kebijakan Rp. 0,- ini ada setelah beliau memimpin di DKI Jakarta tahun 2017.

Rumahku sederhana saja, di atas lahan yang tidak luas. Bangunan lama tahun 70-an. Modelnya pun kuno he3 ... Ini rumah kesayangan -home sweet home. Sejak aku SD hingga sekarang menyimpan banyak kenangan.