Mohon tunggu...
dewi laily purnamasari
dewi laily purnamasari Mohon Tunggu... Dosen - bismillah ... love the al qur'an, travelling around the world, and photography

iman islam ihsan

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Komunitas Ibu-ibu Anti Korupsi

16 Oktober 2014   18:20 Diperbarui: 24 September 2022   15:47 119
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Buku Bukan Kota Wali ditulis oleh Dewi Laily Purnamasari. Dokumen Pribadi

Tak terasa hanya dalam hitungan kurang dari seminggu, kita bangsa Indonesia akan memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru. Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan memimpin negara Indonesia untuk masa jabatan 2014 - 2019. Sebagai rakyat, aku : Dewi Laily Purnamasari dan sebagai pendiri komunitas ibu-ibu anti korupsi sangat berharap Presiden dapat menjadi panglima anti korupsi. 

Aku menulis beberapa artikel tentang pemerintahan yang transparan, bersih , dan akuntabel. Kemudian diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Bukan Kota Wali.

Korupsi adalah praktik haram. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi adalah : penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.  Pengkhianatan terhadap harta sekelompok orang tertentu lebih besar akibatnya daripada berkhianat terhadap harta individu dalam kasus tidak amanah saat dititipi harta oleh orang lain. Dan lebih besar, jika yang dikhianati adalah harta milik semua orang (harta negara). 

Sungguh, dengan alasan di atas sangatlah pantas harapan ini diamanatkan kepada Presiden terpilih, Jokowi. Tentu dengan segenap jajaran para penyelenggara negara lainnya di MPR, DPR, DPD, DPRD juga para Kepala Daerah (Guberbur, Walikota / Bupati), para Menteri, dan pejabat lainnya. Memang penting ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ini tak bisa dinafikan. Namun, lebih penting lagi adalah rakyat Indonesia harus menjadi pasukan anti korupsi dan dipimpin oleh panglimanya yaitu Presiden Indonesia. 

Komunitas ibu-ibu anti korupsi dibentuk  bersama oleh  ibu-ibu di Indonesia - juga di seluruh dunia yang bertekad dan bergerak untuk menjadi teladan pertama dan utama bagi anak-anak dan keluarga agar memiliki sikap anti korupsi. Anak-anak adalah cikal bakal pemimpin masa depan dan keluarga adalah persemaian yang terbaik bagi tumbuhnya benih-benih akhlak mulia termasuk di dalamnya sikap anti korupsi. Kalau bukan dari kita, siapa lagi ? Doa kami adalah agar pemimpin bangsa dapat menjadi pemimpin yang berkepribadian bersih (seperti teladan kami Muhammad SAW juga Khalifah Umar bin Khatab). 

Kisah kepemimpinan Umar yang bersahaja namun tegas dan tentu saja anti korupsi sangatlah menginspirasi. Sampai-sampai ketika dua orang anak Umar mendapatkan pinjaman modal dan tentara / oranglain tidak diberi pinjaman dari kas negara, Umar menegur dengan keras. Umar bertanya kepada kedua anaknya : 'Apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama ?' Mereka menjawab : 'Tidak'. Umar berkata : 'Karena kalian anak Khalifah, maka dia memberikan kalian pinjaman modal! Serahkan modal dan labanya ke baitul maal (kas negara)!' Diakhir kisah dengan perdebatan akhirnya modal seluruhnya harus dikembalikan ke kas negara dan labanya dibagi setengah untuk kas negara dan setengah sebagai mudharabah. 

Kebersihan jiwa pemimpin seperti Umar dari korupsi pasti akan membias kepada kebersihan jiwa aparatnya dan para pejabat disekitarnya. Penting ditegakkan hukum atas pelaku korupsi dan lebih penting lagi pencegahan serta pengawasan agar korupsi tidak terjadi. Salah satu cara adalah dengan pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat dan saat mereka menjabat lalu saat turun dari jabatan. Tujuan pencatatan adalah untuk pengawasan setiap pertambahan kekayaannya selama menjabat, serta memudahkan pengawasan sumber pertambahan kekayaan tersebut.  

Pembuktian terbalik harus dilakukan bila ada pejabat yang terindikasi memiliki kekayaan yang diluar semestinya. Bahkan pada masa Umar sebelum pembuktian terbalik, pejabat tersebut diberhentikan dahulu dan diproses secara hukum. Ketika terbukti tidak ada penyimpangan baru dikembalikan lagi pada jabatan semula. Kisah ini menceritakan Gubernur Abu Hurairah di Bahrain. Namun, setelah terbukti tidak bersalah Abu Hurairah tidak mau lagi menjadi Gubernur. 

Selain pembuktian terbalik, kegiatan inspeksi mendadak harus terus menerus dilakukan oleh pihak berwenang  agar pejabat tersebut tidak dapat menyembunyikan kekayaannya yang didapat dengan cara haram. Umar pernah menyidak Gubernur Syam yang ternyata hidup dalam keadaan sangat bersahaja bahkan cenderung kekurangan sandang pangan. Ketika Umar akan menaikkan gaji serta tunjangan mereka, para Gubernur itu malah menolak. Mereka sebagian besar adalah para sahabat Rasulullah SAW yang memang sudah tinggi tingkat ketaqwaannya. 

Subhanallah ... Pemberian sanksi yang membuat jera sangat penting. Komunitas ibu-ibu anti korupsi sangat berharap para penegak hukum dapat menelaah kembali hukuman untuk para koruptor agar bisa membuat pelaku jera juga calon pelaku takut untuk melakukan tindakan korupsi. Semoga harapan ini dapat terwujud, aamiin ...

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun