Mohon tunggu...
Dewi Putri Sitompul
Dewi Putri Sitompul Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Politik UNJA

Hobi saya bermain game online seperti mobile legend dll, Dan konten favorit saya yaitu sesuatu yang membahas politik di Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia

9 November 2022   19:03 Diperbarui: 9 November 2022   19:10 1042
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Merujuk pada skenario demokratisasi di beberapa negara, dapat dikatakan bahwa transisi demokrasi di Indonesia merupakan proses penggantian yang tidak sempurna, meskipun kejatuhan Suharto karena tekanan dari bawah. Habibie bukan bagian dari oposisi yang melakukan "kegiatan" untuk menjatuhkan Suharto. Lain halnya jika Soeharto menggantikan kelompok oposisi seperti Amien Rais, Gus Dur atau Megawati. Sebagai perbandingan, suksesi Suharto ke Habibie sangat berbeda.

Terlepas dari jalur transisi yang ditempuh, pemerintahan transisi era Habibie akhirnya berhasil membawa bangsa ini selangkah lebih maju dalam proses demokratisasi.

Transisi menuju demokratisasi dikatakan berhasil apabila: (1) rezim otoriter telah berakhir atau penghancuran rezim otoriter sebelumnya diikuti dengan upaya penataan aturan main baru dan institusi politik dalam kerangka rezim demokrasi; (2) setelah tumbangnya penguasa otoriter, para pemimpin baru dan masyarakat luas memiliki semangat dan keyakinan yang sama terhadap demokrasi sebagai alternatif terbaik dari sistem politik; dan (3) berlanjutnya liberalisasi politik sebagai agenda penting bagi pelembagaan demokrasi.

Perwujudan liberalisasi politik yang dicapai antara lain: (1) terbukanya kran kebebasan bagi partisipasi politik baik di tingkat masyarakat maupun dalam kehidupan kepartaian; (2) pembebasan beberapa tapol disertai abolisi dan rehabilitasi; (3) membuka keran kebebasan pers; (4) pemerintah Habibie memberikan jaminan terhadap hak-hak sipil atau hak asasi manusia ke arah yang lebih baik, seperti penandatanganan beberapa Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia; dan (5) pemerintahan Habibie mampu merencanakan dan menyelenggarakan pemilu yang relatif demokratis dengan persetujuan seperangkat regulasi di bidang politik dan penyempurnaan berbagai proses/tahapan pemilu.

Dengan pemilu pada Juni 1999 dan pemilihan demokratis Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai presiden dan wakil presiden, fase transisi politik di Indonesia berakhir. Kemudian, Indonesia memasuki tahap lain dari proses demokratisasi, yaitu tahap instalasi dan konsolidasi demokrasi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun