Peran pengawasan pemerintahan pada saat ini sedang menjadi sorotan karena adanya kasus 271t yang menyeret 16 tersangka termasuk salah satu diantara nya suami dari seorang public figure, adanya kasus korupsi timah sebesar 271t ini tentunya sangat menghebohkan dan menggemparkan masyarakat bagaimana bisa pengawas pemerintahan kecolongan dana yang entah dialirkan kemana sampai sebesar itu, maka hal yang harus di perhatikan, dievaluasi yaitu peran dari pengawas pemerintahan untuk lebih meningkatkan ke transparanan dan ke akuntabilitasan dalam mengawasi lajunya segala efektivitas pemerintahan.
Pengawasan pemerintahan terkait kasus korupsi timah sebesar 271t yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan legislative, dan pengawasan masyarakat. Selain itu ada juga pengawasan ekstern dan pengawasan intern dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan transparansi dan efisiensi.
Terungkap nya kasus korupsi timah sebesar 271t ini menyadarkan kita betapa besarnya dampak yang ditimbulkan khususnya bagi segi perekonomian negara, selain itu ada kerugian yang di timbulkan, khususnya kerusakan ekologis, seperti kerugian ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan lingkungan. Disisi lain hal yang lebih harus di perhatikan betapa pentingnya peran pengawasan dalam pemerintahan.
Karena penting nya peran pengawasan dalam pemerintahan dan terungkap nya kasus korupsi timah sebesar 271t ini  maka perlu adanya evaluasi dari pemerintah selain pemerintah masyarakat juga mempunyai hak untuk mengevaluasi terkait kasus 271t ini, pengevaluasian ini berupa evaluasi pengawasan pemerintahan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk memastikan kekuatan pengawasan pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan negara dan rakyat.
Serta evaluasi dari masyarakat yaitu bagian dari ke transparanan pengawasan pemerintahan, yang mendorong pemerintah dan masyarakat untuk melakukan evaluasi mendalam dan mencapai transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Evaluasi kinerja pemerintah yang dilakukan untuk menilai kinerja suatu instansi pemerintah, program atau kegiatan yang meliputi pemeriksaan atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
Pengawasan pemerintahan dalam meningkatkan ketransparanan dan akuntabilitas dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti pengawasan teknis operasional, pengawasan fungsional, pengawasan legislative, transparansi, akuntabilitas, pengawasan pada tingkat daerah, peningkatan kepemerintahan, pengawasan sistem penganggaran, peningkatan kinerja, dan peningkatan keputusan.
