UMKM Maju, Ekonomi Indonesia Melaju

"Indonesia akan menjadi negara maju jika UMKM-nya maju."

Nada optimisme itu terlontar dari tokoh pengusaha sosial koperasi dan UKM Dewi Motik Pramono. Menurut Dewi Motik yang juga Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) ekonomi negara-negara maju biasanya ditopang UMKM-nya yang juga maju. Pernyataan itu disampaikannya pada acara sosialisasi tentang regulasi terbaru UMKM yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebon Jeruk Dua di aula Kampus Indonusa Esa Unggul pada Rabu (15/8/2018).

Apa yang disampaikan Dewi Motik memang tak berlebihan, jika melihat pelaku UMKM di Indonesia kini telah mencapai 59 juta. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada 2016 saja kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 7.005 Triliun atau sekitar 62,57% dari total PDB.

Menengok ke dalam data dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua sendiri jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Kebon Jeruk Dua sangat potensial. Temi Utami selaku Kepala KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua dalam sambutannya mengungkapkan bahwa sampai dengan bulan Juli 2018 saja UMKM yang telah melakukan pembayaran telah mencapai 4 ribu Wajib Pajak. 

Maka sosialisasi regulasi terbaru UMKM merupakan salah satu upaya agar pelaku UMKM mempunyai pemahaman lebih terkait kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan.

"Business Development Service UMKM yang kita lakukan ini tujuannya membina dan mendorong UMKM agar mereka dapat lebih mengembangkan usahanya.  Supaya lebih mengerti cara melakukan pembukuan dengan baik, bagaimana menjual produk secara online, dan mendapat motivasi dari sesama pelaku UMKM yang telah sukses," tegas Temi lagi.

Jika melihat jumlah peserta yang hampir mencapai 300-an, dan antusiasme mereka saat sesi acara tanya-jawab, maka acara sosialisasi yang mengusung tema: UMKM Turut Membangun Negeri, Tarif Setengah Persen Sepenuh Hati dapat dikatakan sukses. 

Meja-meja yang disediakan untuk memajang produk-produk UMKM juga ramai diserbu pengunjung. Memang ada yang berbeda dengan sosialisasi kali ini. Karena  peserta yang hadir akan diberikan kupon yang dapat ditukarkan dengan hasil produk-produk pangan UMKM. Dan peserta dapat memilih makanan sesuai selera mereka.  

Sosialisasi  sebenarnya merupakan sarana komunikasi antara fiskus dan Wajib Pajak juga, sehingga segala keluhan Wajib Pajak dapat ditampung dan dicarikan solusinya. Dan beleid terbaru UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 ini adalah jalan keluar terbaik terkait keluhan kalangan UMKM  tentang Tarif Pajak selama ini. 

Karena bagi mereka yang menjalankan usaha dengan modal terbatas dan omset tak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun, Tarif Pajak Final satu persen itu cukup memberatkan. Dan pemerintah telah merespon segala keluhan itu dengan memangkas Tarif Pajak untuk UMKM menjadi setengah persen. Setengah persen sepenuh hati, itu nilai yang wajar.  

Jika kita intip lebih jauh ada beberapa point perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dibandingkan dengan aturan sebelumnya (PP No 46 tahun 2013).

Pertama Tarif Pajak. Penurunan Tarif Pajak Final menjadi setengah persen dari sebelumnya satu persen. Tarif Pajak Final setengah persen ini dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas) yang menjalankan usaha dengan omset tak lebih dari Rp4,8 Milyar setahun. Titik berat disini ditujukan bagi mereka yang menjalankan usaha, karena penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dikecualikan dari aturan ini.

Apa saja yang termasuk dalam jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas? Pasal 2 ayat 4 PP No 23 tahun 2018 menyebutkan secara terperinci siapa saja yang dapat dikategorikan menjalankan pekerjaan bebas, antara lain: tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, PPAT, penilai, dan aktuaris. Kemudian mereka yang bekerja di bidang seni seperti: bintang film, bintang iklan, dan sejenisnya.

Pengarang, agen iklan, dan lain-lain juga termasuk yang dikecualikan. Jika ingin tahu apakah termasuk yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final setengah persen ini cukup intip Pasal 2 ayat 4 PP No 23 tahun 2013 ini.

Ketika beberapa orang pribadi bergabung membentuk perseroan komanditer atau firma dan menjalankan pekerjaan bebas, apakah dikecualikan juga? Jawabnya adalah: iya.

Kedua  jangka waktu pengenaan PPh Final. Jika dalam aturan sebelumnya tak ada jangka waktu bagi Wajib Pajak yang ingin menggunakan Tarif Pajak Final, dalam aturan yang baru diatur jangka waktunya.  Yaitu: tujuh tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, empat tahun bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan firma, serta tiga tahun bagi Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas.

Dan perlu digarisbawahi adalah bagi Wajib Pajak yang memutuskan memilih menggunakan Tarif Pajak umum Pasal 17 tak bisa beralih kembali ke Tarif Pajak Final. Jangka waktu tiga, empat, dan tujuh tahun ini diberikan kepada Wajib Pajak agar memiliki waktu cukup untuk mempersiapkan sarana ketika harus mulai melakukan pembukuan.

Salah satu narasumber yang diundang untuk memberikan sosialisasi terkait pembukuan UMKM adalah Khusnaini, yang merupakan dosen di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan pembina komunitas UMKM Sahabat Pajak. Dia memaparkan bahwa meskipun UMKM dari segi kuantitas mendominasi perekonomian nasional , tetapi kualitas mereka tidak mengalami peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM lebih 99% pelaku UMKM masih berada ditataran mikro. Jika merujuk pada  Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah artinya kekayaan bersih mereka tak melebihi dari Rp50 juta dan omset yang dihasilkan tak lebih dari Rp300 juta setahun.  Kendala yang dihadapi pelaku UMKM yang membuat mereka sulit naik kelas adalah karena: pertama enggan melakukan pencatatan/pembukuan, dan kedua tak menguasai pemasaran secara daring.

Keengganan pelaku UMKM melakukan pencatatan/pembukuan kebanyakan karena masih terbelenggu stigma lama bahwa melakukan pembukuan itu sesuatu yang sulit dan rumit. Padahal dengan kemajuan teknologi kini telah tersedia pembukuan untuk UMKM yang bisa diunduh di beragam laman. 

Dengan menggunakan salah satu aplikasi pembukuan UKM yang diunduh dari salah satu layanan konten digital, narasumber memperagakan kepada peserta cara melakukan pencatatan transaksi keseharian mereka. Hasilnya jurnal, buku besar, hingga laporan keuangan (Rugi Laba) langsung tersaji. Peserta pun antusias.

Masalah kedua pelaku UMKM sebagian besar tidak memahami seluk-beluk pemasaran secara daring. Biasanya terjadi pada mereka yang berada di pedesaan sehingga tak terjangkau teknologi internet, ataupun mereka yang tak lagi muda usia sehingga gagap teknologi. Agar peserta lebih memahami seluk beluk pemasaran daring ini KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua juga mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu dari blanja.com.

Sang narasumber menceritakan bahwa mereka telah mengedukasi pelaku-pelaku UMKM  di ribuan kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia terkait cara memasarkan produk secara daring. Bahkan tidak pembinaan saja yang mereka lakukan bahkan membantu UMKM yang gagap teknologi untuk memasarkan produk mereka secara daring.

Tak ketinggalan para akademisi ikut terlibat aktif membina UMKM. Salah satu narasumber dari pasca sarjana Universitas Indonusa Esa Unggul menambahkan bahwa mereka telah membentuk sukarelawan untuk membantu UMKM yang ingin memasarkan produk mereka secara daring.

Karena banyak keuntungan yang akan diperoleh pelaku UMKM yang produknya dipasarkan secara daring. Produk yang dihasilkan akan menjangkau skala lebih luas dan lintas regional, bahkan tak menutup kemungkinan akan lintas negara. Itu yang telah dilakukan Dewi Motik selama ini dengan aktif membina pelaku UMKM.

Dengan regulasi terbaru UMKM  yang lebih kondusif, dan dukungan semua elemen masyarakat terhadap pelaku UMKM bukan hal yang mustahil perekomian Indonesia akan makin melaju karena UMKM-nya maju.