Pemerintah sering kali salah menilai akar masalah yang terjadi terhadap warganya. Setidaknya ada dua kasus yang jelas-jelas dikomentari dengan penjelasan yang keliru oleh pemerintah.
Kasus pertama berkaitan dengan kasus pembakaran suami oleh istri yang sama-sama berprofesi sebagai polisi. Akar masalahnya, berasal dari sang suami yang menurut penyidik terjerat judi online sehingga merusak rumah tangga.
Wajar sang istri marah karena uang yang seyogyanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, malah hampir habis digunakan untuk judi online.Â
Masalah semakin kompleks karena si istri baru saja melahirkan anak kembar. Ditambah lagi ada satu anak sebelumnya.Â
Di saat si istri sibuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya, malah diserang secara bertubi-tubi dengan kelakuan suaminya. Tidak heran bila nanti ada diagnosa si istri ini terkena baby blues.
Yang mengesalkan, ketika Mentri Komunikasi dan Informasi yang diminta komentarnya oleh DPR tentang kasus itu, sambil cengengesan malah menyebutkan kengeriannya terhadap istri yang sedang marah.
Akar masalahnya yang berkaitan dengan kementerian dia bukan seperti itu. Ada masalah yang berkaitan dengan tupoksinya yang seharusnya segera diselesaikan, yakni soal judi online.Â
Mereka, pasangan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi penegak hukum memberantas judi online malah terlibat judi online. Apalagi sekelas rakyat menengah ke bawah yang menyambung hidup dari pendapatan pas-pasan.Â
Berhenti berkomentar layaknya juru bicara istana. Buatlah kebijakan yang menyulitkan warga mengakses judi online.
Kedua, perkara Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang buat saya, masih belum tuntas. Ditunda, bukan berarti dihentikan. Dipatok tahun 2027, bukan tidak mungkin tiba-tiba diberlakukan dalam waktu dekat dengan alasan sudah dilakukan sosialisasi massif.Â
