Masker dan Logistik untuk Kemanusiaan

Setelah diumumkannya dua kasus positif Covid-19 pada Senin (02/03) oleh Presiden Jokowi, masyarakat pun panik dan terjadi belanja besar-besaran untuk beberapa produk. Masker yang dipercaya mampu mencegah penyebaran virus pun menjadi salah satu komoditas yang langka.

Selanjutnya berlaku hukum pasar, manakala barang langka, maka harga pun akan naik. Di pasaran, kemudian kita dapatkan info adanya kenaikan harga masker hingga 300 persen.

Dampak dari kenaikan harga tersebut, adalah adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan keadaan. Mereka yang sempat menimbun, kemudian menjual kembali masker dengan harga yang sangat tinggi.

Pihak berwajib pun kemudian turun tangan atas perintah Presiden untuk menindak tegas para penimbun.

Kemarin pagi, Rabu (04/03) di radio Elshinta saya mendengar narasumber yang memperbincangkan persoalan masker, naiknya harga, dan kelangkaan ini. Ada beberapa persoalan yang barangkali menarik menjadi perenungan kita bersama.

Pertama, kenaikan harga masker adalah akibat dari hukum ekonomi, yaitu manakala permintaan naik, sementara barang langka, maka otomatis harga akan naik.

Kedua, persoalan penimbunan. Narasumber menyampaikan perlunya pembedaan antara penimbunan dan penyimpanan (stok). Penimbunan dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan keadaan. Sementara itu untuk stok, mereka melakukan penyimpanan untuk dijual kembali dan biasanya berizin.

Ketiga, tentu pihak berwajib tidak akan gegabah untuk melakukan razia, tindakan tegas, dan lainnya. Hanya, narasumber khawatir tindakan yang berlebihan juga akan berdampak pada mereka yang melakukan penyimpanan sebagai stok.

Bahkan, karena sumirnya batas antara penimbunan dan penyimpanan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menyebabkan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang melakukan kesiapsiagaan sejak Januari pun tak luput dari pemberitaan melakukan penimbunan.

Logistik untuk Kemanusiaan

Kelangkaan masker, naiknya permintaan, naiknya harga, penimbunan, dan stok menjadi bagian dari persoalan logistik dalam suatu kejadian bencana.

Dalam persoalan logistik, maka banyak komponen yang terlibat. World Food Programme, lembaga dunia PBB yang bertugas untuk urusan logistik memperkenalkan lingkaran pengelolaan logistik untuk penanggulangan bencana. Lingkaran tersebut juga mengikuti siklus penanggulangan bencana. Anda dapat melihat siklus tersebut dalam gambar di bawah ini.

 

Dalam lingkaran pertama yang berada di dalam, Anda dapat melihat adanya proses response (tanggap darurat) setelah kejadian (event). Selanjutnya proses pemulihan (recovery), kemudian mitigasi (mitigation), dan preparedness (kesiapsiagaan). Sebab itu adalah siklus, maka tidak ada awal dan akhirnya. Semua tahap selalu berhubungan, tahap satu menjadi awal bagi tahap berikutnya.
 
Di lingkaran kedua, setelah kejadian (event), maka Anda dapat melihat adanya penilaian logistik (logistic assesment). Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan untuk siapa, di mana, kapan, apa, berapa banyak, dan bagaimana logistik akan dikirimkan.
 
Setelah penilaian logistik, maka dilakukan rencana aksi logistik (logistic plan of action). Dalam tahap ini, fokusnya bukan pada logistik sendiri, tetapi mekanisme di balik itu untuk menentukan kesuksesan operasi logistik.
 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan di antaranya adalah: sumberdaya keuangan, kesiapan staf, supply, peralatan informasi manajemen, mekanisme distribusi dan penelusuran. Dari berbagai pertimbangan itu, maka dapat dikelompokkan menjadi struktur eksternal, struktur internal, hingga pengaturan keamanan.
 
Tahap berikutnya adalah operasi (operation). Ini menjadi pelaksanaan dari tahap penilaian dan perencanaan. Tahap operasi menjadi yang paling rumit, karena mencakup pengadaan logistik, penyimpanan, pengiriman (distribusi), hingga diterima oleh mereka yang berhak.
 
Setelah operasi selesai, maka dilanjutkan dengan pembangunan pengalaman (build-up on experience). Di sini dikumpulkan berbagai pengalaman baik dan juga yang masih perlu perbaikan sebagai bahan koreksi pada operasi serupa di masa yang akan datang.
 
Pembangunan pengalaman dapat dilakukan jika pelaporan (reporting), kemudian pemantauan (monitoring), dan evaluasi (evaluation) dilakukan dengan baik.
 
Setelah pengalaman dibangun, maka tahap selanjutnya adalah kesiapsiagaan logistik (logistic preparedness). Di tahap ini dinilai: bagaimana risiko dan kemungkinan dampak dari suatu kejadian, siapa yang akan membutuhkan logistik, dan berapa banyak logistik dibutuhkan.
 
Tahap kesiapsiagaan juga meliputi langkah-langkah apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang terdampak. Di dalamnya termasuk bagaimana mekanisme organisasi dan institusi yang berbeda akan bekerja sama.  
 
Masih di tahap kesiapsiagaan, ditentukan pula apa kebutuhan warga terdampak yang nantinya perlu dipenuhi. Serta tidak lupa, dalam tahap ini ditentukan apa upaya perbaikan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, organisasi, dan lembaga lainnya.
 
Dalam tahap kesiapsiagaan, ada lima pilar yang terlibat, yaitu: koordinasi, masyarakat, standard atau sistem, stok, dan informasi mengenai logistik.
 
Jika kesiapsiagaan sudah dilakukan, maka diharapkan pada saat peristiwa suatu jenis bencana atau kejadian (event) benar-benar terjadi, maka semua sudah siap dan tidak terjadi kepanikan. Namun, bisa dilihat betapa siklus dan langkah yang dilakukan cukup banyak dan membutuhkan waktu yang lama.
 
Mendasarkan dari uraian di atas, maka langkah kesiapsiagaan dan deteksi dini menjadi sangat penting untuk menghadapi kejadian bencana, merebaknya penyakit, dan krisis lainnya agar kepanikan tidak perlu terjadi. Kedua langkah itu, kesiapsiagaan dan deteksi dini harus dilakukan jauh-jauh hari, karena pada saat krisis terjadi, waktu tidak berteman dengan kita. 
 
Nb: mohon maaf, karena mendengarkan radio sambil mengemudi, saya tidak sempat mencatat nama narasumber di Elshinta.