Manakala hujan melanda, maka masyarakat di Jakarta sering harap-harap cemas. Sebab, hujan itu bisa menjadi banjir. Bila banjir terjadi, maka terganggulah berbagai sistem kehidupan, layanan umum, bahkan tak jarang menimbulkan korban jiwa.
Di tempat lain, banjir juga kerap menyapa. Air yang berlebih dan tak mampu ditampung oleh sungai itu sering terjadi di berbagai daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Indonesia. Daerah hulu sungai yang gundul, wilayah tengah yang penuh dengan lahan terbangun, pantai yang telah rusak, menjadi beberapa penyebab banjir.
Terkadang, air yang berlebih tidak hanya menyebabkan banjir. Lebih daripada itu, di Indonesia bencana hidrometeorologi juga terjadi dalam bentuk tanah longsor dan banjir bandang. Sementara itu, kala hujan sedikit dan musim kemarau, maka kekurangan air yang terjadi.
Bagaimana sejatinya pengelolaan bencana hidrometeorologi, dalam hal ini banjir, dan kaitannya dengan DAS harus dilakukan?
Bencana Hidrometeorologi
Berdasarkan teori SPARE (Social, Policy, Alternative, Reguler, Emergency), yaitu teori yang digunakan untuk memahami kejadian bencana secara komprehensif, maka penyebab bencana akibat hidrometeorologi sangatlah beragam (Maarif 2013). Secara umum, hal ini disebabkan karena lahan kritis seperti sungai dan drainase yang menyempit dan dangkal. Penduduk yang tinggal di perkotaan tanpa didukung oleh tata ruang yang baik, perilaku masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan terjadinya perubahan iklim.
Beberapa penyebab bencana hidrometeorologi tersebut masih ditambah dengan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang masih rendah, keberpihakan kebijakan pemimpin daerah yang masih kurang terhadap upaya pengurangan risiko bencana (PRB), serta masih minimnya pengetahuan akan risiko yang dimiliki.
Bencana hidrometeorologi yg mendominasi kejadian bencana di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pengelolaan hidrologi yang berhubungan dengan DAS. Tantangan dalam mengelola daerah aliran sungai adalah adanya perbedaan antara batas-batas DAS dengan batas administrasi. Akibatnya, terjadi perbedaan pihak yang mengelola sungai dan yang mengatur wilayah.
Daerah Aliran Sungai
Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for DRR) dan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang dicanangkan oleh PBB pada tahun 2015 menuntut perubahan pola pikir kewilayahan menjadi berbasis daerah aliran sungai. Untuk melakukan hal ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian DAS sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (UU SDA) dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, yaitu:
'Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah yang terpengaruh aktivitas daratan.'
Melihat pengertian tersebut, maka DAS adalah satu kesatuan ekosistem yang menjadi bagian dari siklus hidrologi. Manakala ekosistem ini terganggu, maka dapat menyebabkan gangguan pada siklus hidrologi yang terwujud dalam berbagai bentuk seperti kekeringan atau curah hujan ekstrim.
Gangguan pada DAS dapat terjadi karena wilayah ini terpengaruh oleh setidaknya empat sektor, yaitu sektor kehutanan, pertanian, sumber daya air, dan permukiman. Di beberapa lokasi, keempat sektor ini masih ditambah dengan sektor pertambangan. Masing-masing sektor memiliki regulasi dan kebijakan sendiri-sendiri dalam melakukan program kerjanya. Melihat fenomena DAS dan kerumitan pengelolaannya, maka diperlukan koordinasi dan badan otonom yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan DAS.
Terkait dengan upaya pencegahan dan PRB banjir, maka beberapa hal perlu dilakukan. Pertama adalah penguatan kelembagaan pengelolaan DAS. Kedua, untuk mencegak kerusakan ekosistem DAS, maka perencanaan dan pencegahan kerusakan DAS sebaiknya dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan menyeluruh mulai dari hulu sampai dengan hilir.
Seperti diketahui, maka DAS terdiri dari beberapa subsistem yang memiliki karakteristik masing-masing. Subsistem tersebut adalah bagian hulu, tengah, dan hilir. Dalam rangka untuk mendukung upaya PRB, maka pengelolaan tiap subsistem haruslah dilakukan secara berbeda sesuai dengan karakteristiknya, namun terintegrasi satu dengan yang lainnya.
Subsistem Hulu
Pada bagian hulu, kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan menjaga fungsi ekologinya, yaitu dengan penanaman pohon, pembersihan hulu sungai dari pembendungan alam, dan bijak dalam pemanfaatan lahan di daerah ini.
Aksi pada bagian hulu ini dalam konteks PRB disebut sebagi SEKOLAH GUNUNG. Di sini, para pemangku kepentingan belajar, mengelola, dan melestarikan fungsi ekologis gunung/dataran tinggi untuk mengontrol keseimbangan bagian tengah dan hilir.
Kegiatan Sekolah Gunung mengalami tantangan, yaitu banyaknya daerah hulu suatu DAS yang gundul karena berkurangnya tututap vegetasi yang menyebabkan sedimentasi. Akibat dari fenomena ini adalah dangkalnya badan sungai dan mengurangi daya tamping sungai, sehingga manakala terjadi hujan yang lebat, sungai-sungai tidak mampu lagi menampung air dan menyebabkan banjir.
Subsistem Tengah
Pada bagian tengah, kegiatan yang bisa dilakukan adalah penyelamatan sempada sungai, bersih-bersih sungai, pengelolaan sampah, urban farming, dan pemanfaatan sungai yang memerhatikan kelestariannya. Aksi pada bagian tengah ini disebut sebagai SEKOLAH SUNGAI.
Sekolah Sungai tidak saja bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dan secara aktif terlibat secara aktif dalam berabgai persoalan sungai, namun kegiatan ini juga memiliki tujuan lain. Sekolah sungai diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, seperti nilai ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi.
Pengelolaan daerah tengah ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Sebagai contoh, tumbuhnya kota-kota, kawasan industri, dan berbagai aktivitas masyarakat pada bagian ini. Strategi untuk mengelola daerah ini adalah 3M, yaitu mundur (tidak boleh ada bangunan yang berada di sempadan sungai), munggah (semua bangunan agar naik dan tidak berada di badan sungai), madep (semua bangunan menghadap ke arah sungai). Harapan dari aktivitas ini adalah masyarakat lebih peduli terhadap sungai.
Subsistem Hilir
Bagian hilir sungai adalah wilayah pesisir dan laut yang rentan dan sangat bergantung pada subsistem lain, yaitu hulu dan tengah. Pengelolaan bagian hulu dan tengah yang baik menentukan baiknya kondisi di bagian hilir.
Aksi yang bisa dilakukan untuk bagian hilir dikenal sebagai SEKOLAH LAUT. Di antara aksi tersebut adalah penanaman mangrove, bersih pantai, budidaya terumbu karang, dan pemanfaatan pesisir yang menjaga kelestariannya.
Penutup
Sinergi di antara Sekolah Gunung, Sungai, dan Laut menjadi penanda sinergi antara wilayah hulu, tengah, dan hilir. Berbagai aksi di masing-masing wilayah perlu terus diintensifkan mengingat tantangan yang harus dihadapi di tiap subsistem pun makin beragam.
Keterpaduan di antara wilayah yang berbeda dalam DAS bisa menjadi jawaban berbagai persoalan kebencanaan yang terkait faktor hidrometeorologi.
Sumber tulisan:
Kurniawan, L & Hidayah, AF 2017, 'Menggagas Gerakan Pengurangan Risiko Bencana', dalam Wardyaningrum, & Syamsiah, NM (ed), Kontribusi Pemangku Kepentingan untuk Penurunan Tingkat Risiko Bencana',Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, Indonesia, hal. 1-22.
Sumber Gambar: Pixabay