Seiring berkembangnya teknologi komunikasi, konsep ruang publiknya Habermas tidak hanya dimaknai sebagai ruang-ruang fisik seperti kedai kopi. Namun, makna ruang publik mulai bergeser menuju ruang-ruang nonfisik atau virtual.
Internet dapat menjadi ruang publik virtual yang otonom untuk membangun diskursus publik atau konten apapun yang berbeda dari isu-isu aktual di masyarakat. Ruang publik virtual ini memungkinkan konten-konten eksklusif yang ada di dunia nyata dapat diakses secara radikal.
Internet hadir sebagai medium yang menyediakan ragam baru dalam praktik demokrasi.
Mempunyai tujuan untuk membagi dan mengembangkan ide dan sumber daya, internet memungkinkan setiap individu mempunyai kesempatan yang setara dalam menyuarakan dan memperdebatkan sebuah pemikiran.
Menjejaki Aktivisme di Media Sosial
Kualitas ide dan pengetahuan yang dimiliki individu maupun kelompok dapat dilacak keberadaannya melalui praktik digital pengguna tersebut. Praktik digital yang dimiliki individu maupun kelompok ini dapat membentuk kekuatan yang berpengaruh terhadap individu maupun kelompok lainnya di internet.
Dalam konteks isu-isu hubungan industrial, salah satu pengguna internet yang kerapkali menyuarakan isu-isu perburuhan adalah @BuruhYogyakarta. Isu-isu kritis yang diangkat akun tersebut seputar ketimpangan sosial yang terjadi di Yogyakarta seperti rendahnya Upah Minimum Regional (UMR) Yogyakarta.
Selain itu, kini, serikat buruh semakin marak memproduksikan dan mendistribusikan gagasan yang mereka yakini melalui akun media sosial yang mereka inisiasi, seperti Serikat Pekerja Sraya, sebuah serikat buruh luar perusahaan yang turut menyediakan konsultasi hukum gratis mengenai ketenagakerjaan.
Dalam penyedia ekspedisi muatan, sepanjang tahun 2021 hingga 2022, linimasa Twitter diramaikan dengan pemberitaan aksi mogok kerja yang dilakukan oleh kurir Shopee Xpress. Aksi ini menolak pemangkasan biaya pengantaran per paket yang diterima oleh kurir. Isu-isu kritis lainnya yang semakin hangat diperbincangkan di ruang publik virtual belakangan ini mengenai penolakan UU maupun Perppu Cipta Kerja oleh sejumlah masyarakat.
Mengenal Safety-valve, Mekanisme Meredam Konflik
Media sosial sebagai instrumen dalam penyampaian aspirasi para buruh ini sejalan dengan teori fungsi sosial konflik yang dikembangkan oleh Coser.
Sosiolog Amerika ini menjelaskan bahwa diperlukan sebuah katup pengaman atau safety-valve dalam upaya meminimalisir perkembangan konflik dalam suatu kelompok dan mencegah kemungkinan konflik sosial terjadi.
Mekanisme safety-valve ini dapat terwujud, salah satunya melalui institusi, dalam rangka menghimpun dan menindaklanjuti keluhan dan permasalahan yang dijumpai masyarakat.
Namun, safety-valve tidak harus terwujud dalam institusi, tetapi bisa juga berupa media sosial, yang memungkinkan para penggunanya mengekspresikan kepuasan maupun ketidakpuasan terhadap strukturnya.