Konflik Antara Jepang dan Korea Selatan Terkait Pengklaiman Pulau Dokdo atau Takeshima Menurut Perspektif Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan salah satu pendekatan dalam studi hubungan internasional yang menekankan pada peran norma dan identitas dalam membentuk perilaku aktor-aktor internasional. Identitas dapat membentuk kepentingan aktor dan kemudian mempengaruhi tindakan mereka. 

Tindakan ini pada akhirnya dapat membentuk kembali identitas, baik mempertahankan identitas yang sama atau menghasilkan identitas baru. Teori ini hadir untuk mengisi celah yang ditinggalkan dari perspektif liberalisme dan realisme. 

Berbeda dengan realisme yang menitikberatkan pada kekuatan militer dan kepentingan keamanan, serta liberalisme yang menyoroti kerjasama antarnegara karena perspektif ini memandang bahwa peran dan konflik dapat diminimalkan melalui upaya bersama. konstruktivisme menekankan pada peran, ide, kepercayaan, dan interaksi sosial dalam membentuk tatanan internasional. 

Sejak tahun 1965, Jepang dan Korea Selatan telah menjalin hubungan bilateral yang ditandai dengan adanya kesepakatan antara kedua negara tersebut melalui perjanjian serta kerjasama ekonomi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan, namun walaupun telah mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan diplomatik, hubungan antara Jepang dan Korea Selatan masih belum pulih sepenuhnya dan masih ada ketegangan yang dirasakan, terutama terkait beberapa isu, salah satu contohnya yaitu perselisihan terkait pulau Dokdo atau  juga bisa disebut Takeshima. 

Pulau Dokdo atau Takeshima adalah gugusan pulau karang yang berada di ujung timur wilayah Korea Selatan dan di barat laut wilayah Jepang. Pulau ini dikenal dengan dua nama yang berbeda, di Jepang pulau ini disebut Takeshima yang memiliki arti pulau bambu, sedangkan di Korea Selatan disebut Dokdo yang memiliki arti pulau karang. 

Pulau ini memiliki dua pulau utama yaitu Dongdo san Seodo lalu sisanya merupakan batuan-batuan karang. Pulau ini adalah bagian dari wilayah Korea Selatan, hal ini berdasarkan catatan sejarah dalam beberapa dokumentasi dari pemerintah Korea Selatan. Dokumen-dokumen tersebut menyatakan bahwa pulau Dokdo atau Takeshima awalnya adalah wilayah tanpa pemilik yang disebut Ussankuk dan telah menjadi bagian dari bagian dari Korea Selatan sejak masa dinasti Shilla. 

Namun, saat itu Jepang yang menjajah Korea Selatan menganggap pulau ini adalah wilayah tanpa pemilik dan mulai mendudukinya. Pada Februari 1905, Jepang dengan resmi mengklaim pulau Dokdo atau Takeshima, lima tahun sebelum Korea dipaksa menyerahkan seluruh kedaulatan teritorialnya ke kolonial Jepang. 

Lalu pada akhir tahuan 1950-an, Korea kembali menegaskan klaimnya terhadap pulau Dokdo atau Takeshima dengan membangun beberapa struktur dan memberikan penjagaan di pulau tersebut. Namun Jepang terus menentang hal tersebut dan telah mengeluarkan protes sambil terus mengklaim kedaulatan pulau Dokdo atau Takeshima. 

Alasan dan faktor dari kedua negara yang ingin mengklaim pulau Dokdo atau Takeshima antara lain adalah karena adanya beberapa kepentingan nasional dari kedua negara ini seperti menguasai potensi sumber daya alam dari pulau tersebut, terdapat kemungkinan eksplorasi minyak dan gas. Selain itu kemajuan teknologi di masa depan akan memudahkan pencarian minyak dan gas dari bawah laut yang tentunya akan sangat menguntungkan untuk kedua negara, terutama Jepang yang selalu bergantung pada minyak impor karena kondisi geografi dan geologinya. 

Lalu, terdapat banyak sekali sumber makanan di sekitar daerah pulau Dokdo atau Takeshima. Pulau ini memiliki potensi untuk menangkap hingga 13 juta ton per tahunnya, sehingga menjadi sumber pangan yang berharga bagi penduduk dan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara yang memiliki hak atas pulau tersebut. 

Kedua negara saling menuduh bahwa lawannya menggunakan isu sejarah dalam politik untuk menyelesaikan masalah domestik. Karena masyarakat di Korea memiliki kenangan negatif terhadap Jepang akibat masa kolonial, pemerintah Korea Selatan memanfaatkan identitas nasional dan sejarah Korea dalam politik domestik. Dengan itu, identitas nasional Korea menjadi defensif dan agresif dengan Jepang.