Perkembangan Anggaran APBN untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Dilihat dari  pendapatan negara turun sebesar 21,9% atau sebesar Rp1.743 dibanding dengan APBN 2020 sebelum pandemi sebesar Rp2.233 triliun. 

Sementara itu anggaran belanja negara pada tahun 2021 naik dari anggaran normal sebesar 8,3% atau sebesar Rp2.540 triliun menjadi Rp2.750 triliun yang akhirnya mau tidak mau defisit diperlebar guna menambal kekurangan anggaran. Jauhnya APBN 2021 dengan kata normal dikarenakan adanya program pemberian Bantuan Sosial (bansos) yang dimana bentuk APBN lebih dipentingkan pada pencapaian visi misi Bapak Joko Widodo yang dimana seharusnya seimbang antara pencapaian visi misi dengan proses pemulihan perekonomian. 

Tingkat inflasi Indonesia juga akan diprediksikan berada pada posisi 2,5% .

 Kementrian Keuangan menetapkan inflasi tahun 2021 menginjak sebesar 3% dengan target kurang lebih 1%. Pemerintahan menjadikan APBN 2021 untuk pendorong perekonomian nasional sehingga mampu kelur dari penurunan pada keadaan ekonomi serta untuk pijakan transisi dalam beradaptasi kebiasaan baru untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi.

Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia mengatakan dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Rabu (25/08) bahwa APBN 2022 kedepan nya akan menjadi Instrumen untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia juga sekaligus menyokong keberlanjutan pada program penanganan pandemi covid-19 ini. 

Sri Mulyani juga memaparkan bahwa untuk APBN 2022 fokus untuk reformasi baik itu untuk sektur pengeluaran maupun penerimaan sebab pandemi Covid-19 ini harus selalu diantisipasi oleh kebijakan anggaran yang tepat agar keuangan negara dapat berlanjut. Tetapi APBN 2022 juga harus tetap fokus kepada penanganan pandemi Covid-19 karena melanjutkan rekomposisi anggaran negara pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang mana guna untuk menangani masalah perekonomian dan masalah kesehatan.

Melalui APBN inilah pemerintah Indonesia berupaya keras dalam penanganan masalah kesehatan juga masalah perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang entah sampai kapan akan berakhir. Pemerintah sangat membutuhkan biaya yang besar dalam penanganan kasus ini dan juga harus berhati-hati dalam memanfaatkan anggaran negara yang ada, guna mengupayakan pengurangan pembiayaan hutang.