Jelang Pemilu, Presiden: Lakukan Edukasi Politik

Presiden indonesia ke-7 Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, pada Minggu, 10 April 2022. 

Menurut Presiden Joko Widodo saat menjelang pesta demokrasi, biasanya suhu politik di masyarakat akan menghangat bahkan bisa jadi akan memanas sehingga timbul kericuhan antar masyarakat.

Untuk itu presiden melakukan rapat di Istana Kepresidenan Bogor (10/04/22) yang membahas pemilu dan pilkada 2024.

Dalam kesempatan itu presiden Joko Widodo meminta persiapan pemilu dan pilkada 2024 lokasi dana agar segera diputuskan baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden ke-7 RI, anggaran pemilu dan pilkada serentak tersebut diperkirakan mencapai Rp110,4 triliun. Dimana Rp76,6 triliun untuk KPK dan Rp33,8 triliun untuk Bawaslunya.

"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp76,6 triliun dan Bawaslunya Rp33,8 triliun. Ini saya minta di detailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," lanjutnya dikutip dari presidenri.co.id 

Presiden juga meminta agar semua jajarannya untuk melakukan edukasi politik agar tidak terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Edukasi politik tersebut diberikan kepada masyarakat dan kepada para calon kontestan politik. 

"Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara. Saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," tandasnya dikutip dari presidenri.co.id

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengarahkan agar pejabat bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya akan segera  berakhir pada 2022 perlu dipersiapkan dan diseleksi dengan baik. Menurutnya, akan ada 101 daerah yang membutuhkan figur pejabat untuk mengisi kekosongan kepala daerahnya dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.

"Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik," jelasnya dikutip dari presidenri.co.id