Sempat Tidak Memiliki APBD, Pembangunan di Jember Terhambat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana anggaran keuangan daerah dalam satu tahun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya disahkan melalui Peraturan Daerah. APBD diperlukan untuk mengetahui besar pendapatan dan pengeluaran daerah sehingga nantinya dapat digunakan semaksimal mungkin sebagai rencana anggaran daerah. Selain itu, fungsi APBD adalah supaya anggaran dapat terencana dan menghindari penyalahgunaan anggaran. Salah satu pentingnya APBD adalah dalam pembangunan daerah, baik itu pembangunan sarana maupun prasarana infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jember sebagai daerah otonom tentunya berhak dan berwenang dalam melakukan perancangan dan pembentukan APBD. Namun, di dalam pelaksanaannya ternyata ditemui kontroversi yang berkaitan dengan APBD. Pada tahun 2020 Jember tidak memiliki APBD dikarenakan adanya ketegangan politik antara Bupati Faida dengan DPRD. Kemudian, rancangan APBD 2021 yang seharusnya telah rampung pada tahun 2020 lalu juga gagal dilakukan. Hal itu disebabkan karena terdapat masalah yang mengindikasikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Faida sehingga mengakibatkan RAPBD tersebut tidak berhasil disahkan.

Akibat dari adanya permasalahan pada APBD tersebut, banyak program-program pembangunan yang terhambat. Salah satunya adalah proyek perbaikan jalan. Masyarakat sangat mengeluhkan masalah ini karena banyaknya kerusakan jalan mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat karena jalan yang rusak tersebut berpotensi pada adanya kecelakaan lalu lintas. Terbukti, pada bulan Januari 2021 silam, terdapat 8  kecelakaan tunggal akibat jalan berlubang yang menewaskan sebanyak 6 orang dalam sepekan. Bahkan akibat kejadian tersebut, Kapolsek Jember dan masyarakat terjun untuk menambal jalan-jalan yang rusak.

Di samping memperbaiki jalanan yang rusak, pemerintah Jember malah mengalokasikan dana APBD sebesar Rp4,486 miliar untuk merenovasi Jembatan Semanggi pada 2019 silam. Hal ini tentunya dinilai tidak masuk akal karena besarnya pengeluaran yang digelontorkan hanya untuk sebuah Jembatan. Bahkan seharusnya dana sebanyak itu dapat digunakan untuk merenovasi tiga jembatan.

Pergantian pemerintahan yang dilanjutkan oleh Bupati Hendy memberi harapan yang baru untuk masyarakat. Sejak pelantikan bupati baru pada Februari 2021 lalu, Bupati Hendy bergegas untuk menyelesaikan permasalahan terkait RAPBD 2021 yang belum disahkan. Hingga pada akhirnya pada 5 April 2021 Perda APBD Tahun 2021 berhasil ditetapkan oleh DPRD dengan anggaran mencapai Rp4,4 triliun. Adapun pada APBD tersebut terdapat anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum sebesar 600 miliar atau sekitar 13,62 persen dengan skema multiyears. 

Berdasarkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air mencatat sepanjang 1.080 km dari 2.695 km jalan kabupaten mengalami kerusakan. Tidak hanya daerah pinggiran saja yang mengalami kondisi jalan yang rusak, namun di pusat kota pun seperti di kecamatan Sumbersari, Patrang, dan Kaliwates juga didapati kondisi jalan yang rusak. Kondisi yang mendesak inilah yang mengakibatkan proyek ini menjadi prioritas pemerintah yang akan segera dilaksanakan. Proyek ini merupakan proyek multiyears yang direncanakan akan rampung pada Maret tahun mendatang.

Selain pembangunan infrastruktur jalan, yang akan diprioritaskan pemerintah adalah sektor pertanian dimana pemerintah akan mempermudah para petani dalam menyediakan pupuk dan peralatan pertanian. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di bidang pertanian yang mengalami penurunan. Di samping itu juga pemerintah Jember akan memprioritaskan pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.