Permen PPKS: Asa Menuju Kampus Bebas Kekerasan Seksual

Tema : Bergerak Bersama Semarakkan Merdeka Belajar

Subtema : Program Merdeka Belajar Favorit

Merdeka belajar merupakan suatu konsep pendidikan baru yang memberikan kebebasan dan kemandirian terhadap para peserta didik untuk menentukan arah pembelajarannya sendiri  dan mengajak seluruh pihak yang berada dalam lingkup pendidikan untuk bersama-sama melakukan perubahan yang lebih baik dalam dunia pendidikan. Konsep ini tentu berbeda dengan gambaran pendidikan yang kita lihat atau alami sebelumnya yang lebih membebankan seluruhnya kepada guru dan peserta didik hanya duduk secara pasif mendengarkan.

Namun, pada merdeka belajar ini, murid diberikan kebebasan lebih dan didorong untuk lebih aktif berinteraksi dalam proses pembelajaran sehingga dapat tercipta lingkungan belajar yang interaktif antara pelajar dan pengajar. Singkatnya, merdeka belajar ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan kepada para peserta didik dan tenaga pengajar untuk berekspresi.

Pada tahun 2023, sudah ada 23 episode atau kebijakan tentang merdeka belajar yang telah diluncurkan oleh Kemendibudristek. Salah satunya adalah kebijakan tentang kampus merdeka dari kekerasan seksual. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada tanggal 12 November 2021 sekaligus menjadi episode ke-14 dari kebijakan merdeka belajar ini. 

Kebijakan tersebut merupakan jawaban dari banyaknya kebingungan yang tercipta dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi. Kebijakan tersebut tentu saja menjadi sesuatu yang juga telah ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak, baik dari keluarga, dosen, mahasiswa dan mahasiswi, serta seluruh warga dalam lingkup pendidikan, khususnya pada tingkat perguruan tinggi.

Kampus yang seharusnya menjadi tempat bagi para generasi bangsa untuk menuntut ilmu dengan harapan bisa menciptkan masa depan yang lebih baik kedepannya harus dipatahkan oleh tenaga pengajar (dosen) yang seharusnya bertugas untuk mendidik mahasiswa. Para dosen yang dalam pandangan banyak orang adalah "orang tua" kedua bagi para mahasiswa harus menjadi tersangka nomor satu yang patut dicurigai. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan dari data pada tahun 2015-2021 terdapat 15 dosen yang menjadi pelaku kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan yang terbanyak dari semua jenjang pendidikan. Dilansir dari katadata.com, Komnas Perempuan mencatat bahwa selama periode 2017-2021 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yakni 35 kasus. Namun, dari banyaknya kasus tersebut, banyak juga para korban yang tidak dapat ataupun tidak mau melaporkan kekerasan seksual yang mereka dapatkan karena merasa bahwa pada akhirnya mereka tidak mendapatkan perlakuan yang mereka inginkan dari pihak perguruan tinggi bahkan biasanya menjadi pihak yang disalahkan.

Ketakutan korban dalam melaporkan pelaku kekerasan seksual biasanya dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, misalnya mendapat ancaman dari pelaku ketika ingin melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Ancaman itu dapat ditujukan kepada dirinya sendiri ataupun keluarga,  pelaku adalah pihak yang memiliki kuasa yang besar sehingga membuat korban takut untuk melapor, korban menutup rapat-rapat kekerasan yang didapatkan karena merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang akan memunculkan anggapan yang jelek bagi masyarakat di sekitar mereka, dan masih banyak lagi. 

Oleh karena itu, ketika mengetahui terdapat korban yang mendapat kekerasan seksual ada baiknya kita berada dipihak korban untuk memberikan bantuan baik itu bantuan psikologis ataupun melaporkan ke pihak berwajib bukannya malah menyebarkan hal-hal yang tidak baik yang dapat memperparak kondisi psikologis korban.

Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terus terjadi serta tidak mendapat perlakuan yang sungguh-sungguh membuat Kemendikbudristek mengambil tindakan nyata, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Permen PPKS).

Terbitnya Permen PPKS ini memiliki empat tujuan, yaitu pemenuhan hak pendidikan setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman, penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan sehingga memberi kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas, peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual di seluruh kampus di Indonesia agar menjadi semakin teredukasi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual, serta penguatan kolaborasi antara kemendikbudristek dan perguruan tinggi dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman semakin kuat.

Untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual dalam pendidikan khususnya di  lingkungan perguruan tinggi, maka Kemendikbudristek mengeluarkan permen PKKS. Di dalam peraturan tersebut telah dipaparkan secara jelas berbagai hal mulai dari ketentuan umum, pencegahan, penanganan, satuan tugas, mekanisme penanganan kekerasan seksual, serta ketenteuan-ketentuan lainnya. Permen ini diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi seluruh masyarakat di lingkungan perguruan tinggi mengenai apa yang dapat dilakukan untuk menolong korban yang mendapatkan kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

Saya sebagai seorang perempuan yang tidak lama lagi melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi sangat berharap dengan adanya Permen PPKS ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman serta kondusif bagi semua perempuan. Hal itu tentu saja dapat dilaksanakan apabila semua pihak mau bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif tersebut. Ayo kita ciptakan lingkungan yang bebas dari predator seksual yang mengancam masa depan anak bangsa!