Agenda Setting dalam Kebijakan Great Firewall of China: Menjaga Stabilitas Politik di Era Digital

Sementara itu, aspek proximity isu kontrol informasi digital dengan kepentingan strategis pemerintah juga turut mendukung agenda setting kebijakan GFW. Sebagai negara dengan sistem politik terpusat dan kontrol ketat, isu keamanan siber dan regulasi konten internet dipandang sangat relevan dengan tujuan Tiongkok untuk dapat menguasai teknologi siber, gagasan mengenai kedaulatan siber, dan mempertahankan stabilitas maupun legitimasi kekuasaan pemerintah Tiongkok. Kedekatan isu ini dengan ideologi dan struktur kekuasaan China mempermudah proses penyusunan agenda kebijakan.

Kemudian dalam aspek perception, pemerintah Tiongkok membingkai kebijakan GFW ini sebagai langkah perlindungan terhadap kepentingan nasional dan keamanan publik. Persepsi ancaman terhadap stabilitas sosial-politik akibat arus informasi global yang bebas dijadikan justifikasi untuk dapat membatasi akses warga.

Selain keempat aspek di atas, agenda setting kebijakan GFW juga dapat dilihat melalui kerangka problem stream, political stream, dan policy stream sebagaimana dirumuskan oleh John Kingdon. Dalam problem stream, pemerintah Tiongkok mempersepsikan isu keamanan informasi digital dan kontrol konten internet yang bebas dipandang sebagai sebuah masalah utama yang mengancam stabilitas, sehingga membutuhkan solusi kebijakan yang efektif.

Sementara dalam political stream, dukungan kuat dari pemerintah pusat serta dominasi Partai Komunis China atas seluruh lembaga negara juga menjadi faktor penting yang mendorong agenda setting kebijakan GFW. Tidak adanya perlawanan dari institusi politik maupun publik, memungkinkan pemerintah Tiongkok dengan mudah memasukkan isu ini ke dalam agenda resmi.

Adapun dalam policy stream, berbagai kajian dan rekomendasi dari para pakar keamanan siber serta para lembaga terkait membuahkan proposal kebijakan GWF sebagai solusi yang dianggap selaras dengan kepentingan pemerintah. Nilai dan teknik implementasi tentang kebijakan ini dianggap memadai untuk mengatasi masalah keamanan informasi digital yang diprioritaskan pemerintah.

Ketika ketiga aliran di atas yaitu problem, politics, dan policy kemudian bertemu dan terbuka peluang policy window, maka agenda setting kebijakan GWF pun terjadi. Kombinasi antara persepsi pemerintah mengenai urgensi masalah, dukungan politik yang kuat, serta ketersediaan solusi kebijakan yang dianggap tepat, memungkinkan agenda GFW untuk masuk dan menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik Tiongkok.

Melalui proses agenda setting ini, pemerintah Tiongkok telah berhasil menjadikan isu kontrol informasi digital sebagai salah satu prioritas utama didalam kebijakan publiknya. Kombinasi aspek-aspek tersebut telah memungkinkan implementasi efektif dari kebijakan GWF sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas politik di era digital. Kebijakan ini merepresentasikan upaya Tiongkok untuk mempertahankan rezim politik dan ideologinya di tengah arus informasi global yang semakin sulit dikendalikan.

Pada akhirnya, agenda setting kebijakan Great Firewall  telah menunjukkan bagaimana proses tentang perumusan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari realitas politik, kepentingan, dan persepsi pemerintah sebagai sebuah aktor yang dominan. Walaupun kebijakan ini menuai kritik dari kalangan penggiat hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, namun bagi pemerintah Tiongkok, Great Firewall merupakan solusi strategis untuk menjaga stabilitas politik di era digital yang semakin menantang.