OPSEN PAJAK KENDARAAN: Apa Itu? Kenapa Harus Ada?

Disclaimer: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis.

 

            Mulai 5 Januari 2025, kendaraan akan dikenai opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Apa itu opsen pajak kendaraan? dan kenapa harus ada?

            Berdasarkan undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), opsen adalah pungutan pajak tambahan menurut persentase tertentu. Dalam hal ini berarti opsen pajak kendaraan adalah pungutan pajak tambahan yang dikenakan di atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Konsep opsen pajak kendaraan bertujuan untuk memberikan tambahan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya seperti perbaikan infrastruktur, perbaikan jalan, peningkatan transportasi umum, serta pengelolaan lingkungan.

            Namun kebijakan ini menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Beberapa beranggapan bahwa dengan adanya opsen pajak kendaraan akan memberatkan masyarakat. Sementara yang lain beranggapan bahwa hal ini merupakan langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karna itu penting untuk mengetahui bagaimana mekanisme opsen pajak kendaraan, permasalahan yang muncul, serta dasar hukum yang mendukung penerapannya.

 

KENAPA JADI MASALAH?

               Masalah ini timbul karna kurangnya literasi di masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang ketentuan pajak yang baru ini. Masyarakat ketika diberitahu bahwa akan ada opsen pajak kendaraan akan berfikir bahwa nantinya pajak yang dibayarkan akan lebih besar dibanding sebelumnya. Hal inilah yang membuat opsen pajak kendaraan menjadi masalah, karna masyarakat merasa diberatkan dengan adanya opsen pajak kendaraan ini.

            Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagai kepentingan ekonomi mereka, makin banyak juga masyarakat yang merasa diberatkan oleh pajak ini. Hal ini akan berpengaruh pada penurunan kepatuhan pajak oleh masyarakat. Kemudian akan banyak pelanggaran tentang penggunaan kendaraan di masa yang akan datang.

 

SEPERTI APA MEKANISME SEBENARNYA?

           Opsen pajak kendaraan bukanlah hal yang baru. Karna pada dasarnya pajak seperti ini sudah ada dari dulu, hanya beda nama dan mekanisme saja. Intinya, opsen pajak daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi dalam hal ini PKB dan BBNKB kepada kabupaten/kota. Jadi, penerapan opsen ini bertujuan agar ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak provinsi kepada pemerintah provinsi untuk PKB dan BBNKB, seketika bagian kabupaten/kota atas pajak provinsi tersebut dapat diterima langsung oleh kabupaten/kota.

           Sebab, di aturan sebelumnya, seluruh pajak PKB maupun BBNKB yang dibayarkan pemilik kendaraan masuk ke rekening pemerintah provinsi. Yang lalu dari pemerintah provinsi, pajak tersebut kemudian akan dibagihasilkan penerimaannya ke kabupaten/kota secara periodik. Dan waktu penyaluran bagi hasil dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota selama ini diatur dalam Perkada masing-masing provinsi.

           Karna pada saat menggunakan mekanisme sebelumnya, tidak sekali bagi hasil dari RKUD provinsi ke RKUD kabupaten/kota melewati tahun anggaran bersangkutan. Dengan adanya opsen pajak daerah, penyaluran dilakukan dengan split payment di mana bagian provinsi langsung ke RKUD provinsi dan bagian kabupaten/kota langsung ke RKUD kabupaten/kota. Sehingga penerimaan tersebut dapat segera dipakai atau digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

            Sejalan dengan opsen pajak ini, pemerintah menurunkan tarif maksimal pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) agar masyarakat tidak merasa terbebani. Melalui Undang-Undang HKPD, dengan PKB kendaraan pertama yang sebelumnya maksimal 2 persen kini menjadi 1,2 persen, tarif progresif maksimal 6 persen, serta BBNKB yang sebelumnya mencapai 20 persen kini dibatasi hingga 12 persen untuk meringankan beban pemilik kendaraan.

 

TUJUAN OPSEN PAJAK KENDARAAN

            Tujuan utama opsen pajak daerah ini adalah untuk mempercepat penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB. Dengan kata lain juga memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota.

            Tujuan lainnya adalah untuk memperbaiki postur APBD kabupaten/kota dan mengurangi belanja wajib di tingkat provinsi. Dengan adanya Opsen Pajak Daerah, penerimaan PKB dan BBNKB yang sebelumnya masuk sebagai bagi hasil kini menjadi bagian dari PAD atau Pajak Daerah. Selain itu, Pemerintah Provinsi menerima PKB dan BBNKB secara penuh tanpa harus membagikannya kembali ke kabupaten/kota sebagai belanja wajib.

 

MANFAAT ADANYA OPSEN PAJAK DAERAH ANTARA LAIN:

• Peningkatan Pendapatan Daerah: Pemerintah daerah dapat menggunakan dana tambahan ini untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan publik.
• Peningkatan Kualitas Transportasi: Dengan adanya tambahan dana, pemerintah bisa meningkatkan kualitas jalan dan transportasi umum, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan berkendara.
• Pemerataan Pembangunan Antar Daerah: Daerah yang memiliki pendapatan pajak tinggi bisa membantu daerah yang lebih kecil untuk meningkatkan pembangunan mereka.