Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah diluncurkan per Senin, 6 Januari 2025 lalu. Â Adapun anggaran untuk merealisasikannya mencapai RP 420 triliun, dan saat ini masih bertahap dimulai dengan RP 71 triliun. Â Serta sejauh ini baru mencapai 190 lokasi yang tersebar di 26 provinsi. Â Kemudian ke depan akan terus meningkat untuk dapat dinikmati oleh para penerima manfaat.
Sebagai gambaran sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau yang dikenal sebagai Dapur MBG bertanggungjawab untuk pengelolaannya. Â Di mana setiap Dapur MBG dikelola oleh kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Â Kemudian Kepala SPPG inilah yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk memastikan kualitas gizi tetap terjaga serta distribusi makanan berjalan lancar.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah sampah yang dihasilkan saat pengelolaannya, dan/ atau sampah sisa makanan penerima manfaat. Â Jika merujuk Kepala DLH Jakarta Asep Kuswanto, sampah organik yang berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sisa makanan di sekolah akan dikelola dengan melibatkan berbagai pihak.
"Sampah organik dari dapur SPPG akan kami tangani untuk selanjutnya dibawa ke TPS 3R dan didistribusikan ke penggiat Biokonversi Magot Black Soldier Fly (BSF)," ujar Asep pada Selasa (7/1/2024). Â Dikutip dari: kompas.com
Semoga saja ini sebuah solusi nyata. Â Sebab, menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatatkan food loss and waste Indonesia selama 2000-2019 hampir 50 juta ton sampah makanan. Â Artinya ini merupakan pemborosan. Â Sekaligus merupakan kerugian ekonomi hingga ratusan triliun rupiah. Â Tragisnya kondisi ini terjadi di tengah kondisi masyakat Indonesia yang masih kekurangan pangan.
Kebayang bagaimana nanti ketika MBG sudah berjalan penuh. Â Apakah tidak menjadi kontradiksi? Â Sementara program MBG salah satu harapannya mewujudkan pemerataan ekonomi melalui pemberian makan bergizi gratis untuk mencapai Indonesia emas nantinya.
Katakanlah tidak ada masalah dengan pengelolaan sampah di dapur MBG. Â Tetapi bagaimana dengan sampah sisa makanan anak-anak penerimaan manfaat? Â Disini saja ada masalah selera makan dan tidak suka sayur ataupun buah. Â Kemudian, belum lagi kita bicara ada anak yang pantang/ alergi pada bahan baku tertentu. Â Akhirnya berujung makanan tidak disentuh. Â Masih bagus, jika diberikan ke teman. Â Tetapi jika dibuang, apakah tidak menyedihkan?
Sementara anggaran untuk program MBG ini tidaklah sedikit. Â Serta perlu disadari bahwa pengadaannya bukanlah sulap. Â Anggaran ini notabene adalah uang rakyat, alias uang dari bapak/ ibu anak-anak ini juga. Â Salah satunya diperoleh melalui pajak.
Sekarang kita kembali kepada data sampah makanan 50 juta. Â Menurut Bapanas kerugian ekonomi yang diakibatkannya kurang lebih Rp 551 triliun atau setara dengan 4-5% PDB Indonesia. Â Sangatlah beralasan jika kita mengatakan kerugian ini bahkan bisa memberi makan masyarakat Indonesia.
"Dengan nominal sebesar itu, kita sebenarnya mampu memberikan makan sekitar 61-125 juta orang atau 29-47% dari masyarakat Indonesia," tuturnya. Â Dikutip dari: detik.com
