Sesuai dengan dijadwalkan ulang, Selasa, 14 Februari 2023 Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa di kasus dugaan korupsi pembangunan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI.
Tentunya ini menjawab jika pernah ada keraguan dikarenakan Johnny Plate sempat tidak hadir pada panggilan pertama Kejagung yang dijadwalkan sebelumnya pada Kamis, 9 Feberuari 2023. Â Tanpa mengurangi rasa hormat, hal ini pun disampaikan langsung oleh Johnny Plate dalam permintaan maafnya.
"Pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya ke Kejaksaan Agung karena pada undangan pertama minggu lalu tidak bisa saya lakukan," kata Johnny di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Selasa, 14 Februari 2023. Â Dikutip dari: tempo.com
Maaf, ini bukan gorengan renyah untuk santapan politik. Â Namun kesibukan dan keterbatasan Johnny Plate dalam kapasitasnya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika bertepatan dengan rangkaian perayaan Hari Pers Nasional pada 8 dan 9 Februari 2023 beberapa waktu lalu. Â Di mana sebagai Menkominfo dirinya pada di tanggal 9 Februari mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo di perayaan Pers Nasional.
Hal inipun sudah disampaikan kepada Kejagung. Â Terlepas seharusnya Kejagung mengetahui posisi Johnny Plate sebagai Menkominfo rasanya sulit untuk tidak hadir ataupun tidak mendampingi Presiden Jokowi di perayaan Hari Pers beberapa waktu lalu. Â Sehingga perlulah narasi ini diluruskan. Â Agar tidak memberikan kesan tidak menghormati proses hukum atau memicu halusinasi mengarang bebas lainnya. Â Apalagi di tengah memanasnya suhu politik yang terkadang menambah daya improvisasi.
Adapun mengenai kasus yang menyeret kementrian yang dipimpinnya. Â Seperti telah diberitakan di media bahwa pembangunan BTS digarap oleh 3 konsorsium yaitu konsorsium Fiberhome, Telkom Infra dan Multi Trans Data; konsorsium Aplikanusa Lintasarta, Huawei dan Surya Energi Indotama; serta Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan ZTE.
Kemudian jika merujuk kepada tempo.com fakta atau temuan yang menjadi alasan Johnny Plate dipanggil Kejagung yaitu:
- Terkait fakta megaproyek BTS dibagi dalam lima paket membuat volume barang sangat besar padahal paket proyek bisa dibuat lebih banyak dengan volume yang lebih kecil.
- Temuan dua perusahaan yang diduga hanya pinjam-pakai perusahaan. Kejanggalan ini kuat dugaannya membuat realisasi pengerjaan proyek molor dari target.
- Mundur atau molornya pengerjaan proyek BTS membawa dugaan ada persoalan di dalamnya. Â Oleh karenanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan akan mengaudit proyek tersebut pada Juni tahun lalu.Â
Selanjutnya kasus ini pun telah menyeret lima tersangka yang salah satunya, Direktur Utama Bakti, Anang Achmad Latif. Â Kemudian empat lainya adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk, Galumbang Menak Simanjuntak; tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated PT Huawei Investment berinisial MA, dan IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy.
Di mana ternyata dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga di dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara.
Namun rancunya di sini BAKTI adalah unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Â Katakanlah bahasa sederhananya BAKTI adalah outsourcing di bawah Kominfo yang mengelola kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), khususnya di wilayah 3T yang memang membutuhkan tambahan pendanaan.
