Aplikasi PeduliLindungi dan Aroma Gorengan Politik Mengecohkan

Kurangnya literasi sering kali membuat orang gagal paham.  Tidak heran Johnny Plate Menteri Komunikasi dan Informatika terus mengaungkan pentingnya literasi di era digital.  Kenapa, karena terbukti dengan ketika gegernya sertifikat vaksin orang nomor satu negeri ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) beredar.  Tidak pakai lama, langsung saja warganet dan masyarakat menuding kebocoran terjadi di Kominfo.  Pertanyaannya, apa iya ataukah ini hanya gorengan renyah saja?

Yuks...sebelumnya lebih baik kita kenali dahulu pentingnya mendownload aplikasi PeduliLindungi di AppStore dan Playstore.  Sebab kehadiran aplikasi ini agar pemerintah bisa melakukan penelusuran sekaligus sebagai pemindai kesehatan masyarakat.  Sehingga menjaga dan melindungi kita dari Covid-19. 

Inilah fungsi memiliki aplikasi PeduliLindungi, yaitu:

1. Mengakses Sertifikat Vaksi Covid-19
2. Pelacakan penyebaran Covid
3. Memberi informasi zonasi dan keramaian
4. Pemeriksaan kesehatan
5. Sebagai syarat masuk mal atau tempat perbelanjaan
6. Syarat bepergian

Mirisnya geger beredarnya sertifikat vaksin Jokowi diasumsikan sebagai kebocoran pada aplikasi PeduliLindungi, dan "kegagalan" Kominfo.  

Padahal faktanya, tidak ada kebocoran pada aplikasi PeduliLindungi, tidak ada system yang direntas.  Bandingkan dengan ketika data 279 juta penduduk Indonesia milik BPJS Kesehatan menyebar di situs di luar negeri dan diperjual-belikan.  

Saat itu berita terjadi perentasan dan kebocoran dari orang dalam cukup santer.  Adapun sikap Kominfo sendiri sangat jelas, langsung memblokir situs raidforums.com dan akun Kotz.  Kemudian kasus pun berlanjut secara hukum.

Kembali kepada aplikasi PeduliLindungi, bukan Kominfo yang gagal.  Tetapi, kegagalan memahami dan kurang literasilah yang membuat orang mengira aplikasi ini tidak aman.  Sebab yang terjadi pada sertifikat vaksin Jokowi karena ada pelaku yang login dengan dengan menggunakan nama serta NIK milik Jokowi.  

Diduga pelaku mendapatkannya dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 situs KPU.  Sedangkan tanggal Jokowi divaksin dengan mudah ditemui di media.  Artinya, jelas disini tidak ada kebocoran data pada system aplikasi PeduliLindungi. 

Diketahui juga berita beredarnya sertifikat vaksin Jokowi sendiri sejak 3 September lalu.  Sementara Kominfo sudah melakukan migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat Data Nasional pada 28 Agustus lalu.  Meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, dan juga database aplikasi Pedulilindungi.  Sehingga, rasanya lebih tepat mengatakan kejadian ini sebagai penyalahgunaan indentitas orang lain.  Bukan kebocoran data, yang berujung potensi menyesatkan masyarakat. 

Tetapi, bak ritual segala yang menyangkut pandemi "digoreng" renyah.  Lihat saja kebijakan atau isu pemerintah lainnya misalnya, PSBB, PPKM, hingga vaksin selalu saja gaduh.  Termasuk sekarang blunder PKS yang "menggoreng" menyebutnya sebagai kebocoran data?  Kocak, entah hal baik apa yang sudah dibuat partai ini untuk mengatasi pandemi.  Di saat pemerintah tengah berupaya mengembalikan masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan hadirnya aplikasi PeduliLindungi.