Namun pada tanggal 1 Februari 2021, Myanmar mengalami kudeta militer yang dilakukan oleh Tatmadaw selaku angkatan militer di Myanmar terhadap pemerintah Myanmar. Hal tersebut membuat birokrasi pemerintahan di Myanmar menjadi tidak stabil karena adanya pengkudetaan militer. Respon internasional atas terjadinya pengkudetaan tersebut tentu sangat mengecam keras dari adanya intervensi militer yang merugikan pihak masyarakat sipil maupun pemerintah birokrat.
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penjelasan di atas adalah Myanmar memiliki prinsip politik luar negeri berupa non-blok untuk tidak berpihak pada salah satu blok barat maupun blok timur dan prinsip non-intervensi yang bertujuan untuk tidak mengikuti campur tangan terhadap urusan dalam negeri lain. Walaupun demikian, Myanmar mencoba untuk lebih mengutamakan kerja samanya dengan negara lain melalui bilateral maupun mengikuti organisasi internasional.
Perkembangan politik luar negeri Myanmar saat ini membuat negara internasional tertuju pada Myanmar karena adanya pengkudetaan militer Myanmar terhadap pemerintah sipil yang berdampak pada terbunuhnya masyarakat sipil dan ketidakstablilan pemerintahan dalam negerinya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H